Breaking News:

BPK Temukan Potensi Kecurangan Rp 2,94 Triliun dalam Anggaran Penanganan Covid & Pemulihan Ekonomi

BPK mendapati 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Editor: Rohmana Kurniandari
Tribunnews.com/Dani Permana
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat. 

TRIBUNTERNATE.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Temuan itu, meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undanganan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan efektifitas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, agar pemerintah menetapkan grand design, rencana kerja satuan tugas Penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur.

"Menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan pandemi Covid," kata Agung dalam Workshop Anti Korupsi: Deteksi dan Pencegahan Korupsi yang disiarkan kanal YouTube BPK RI Official, Selasa (14/9/2021).

Tak hanya itu, Agung mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap PC-PEN selama tahun 2021 berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya.

"Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN dan manajemen program dan kegiatan pandemi," jelasnya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk PC-PEN, menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan perencanaan pemenuhan distribusi.

Baca juga: Terbukti Berhasil Turunkan Angka Kasus Covid-19, Luhut: Pemerintah Tidak akan Mengakhiri PPKM

Baca juga: Ini Sederet Nama Pejabat Kemensos dan BPK yang Diduga Terima Dana Korupsi Bansos Covid-19

Tak hanya itu, terkait penanganan masalah kesehatan, Agung juga meminta agar dilakukan pengecekan harga alat kesehatan dengan teliti. Sehingga, tak menjadi masalah kemudian hari.

Serta, lanjut Agung, terkait data penerima bantuan yang harus sesuai alamat serta tepat sasaran.

"Pelaporan distribusi alat kesehatan, melakukan pengujian kewajaran harga yang disampaikan rekanan, validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan By name by address, setra menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memproses indikasi kerugian daerah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan," paparnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved