Pengamat Politik: 60 Persen di Kabinet, Kinerja Menteri dari Parpol Tidak Ada yang Menonjol

TRIBUNTERNATE.COM - Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti kinerja atau performa para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo-Maruf Amin.

Khususnya, Ujang menilai bahwa kinerja para menteri yang berasal dari partai politik (parpol) masih tergolong biasa saja alias belum menonjol.

"Kinerjanya masih biasa-biasa saja. Masih standar. Belum sesuai harapan rakyat. Kerjanya masih rata-rata. Jadi belum ada yang menonjol," kata Ujang kepada Kontan.co.id, Minggu (19/9/2021).

Ujang menerangkan, porsi menteri dari lingkup parpol memang lebih banyak ketimbang non parpol.

Hal tersebut berkaitan erat dengan akomodasi politik partai-partai koalisi gemuk pemerintah.

"Soal komposisinya bisa 60 persen," imbuhnya.

Baca juga: Guru Besar FH UNPAD: TWK Didesain sebagai Alibi untuk Singkirkan Pegawai KPK

Baca juga: Pegawai KPK Diberhentikan, Presiden Tak Bisa Abaikan Rekomendasi Ombudsman, YLBHI Tunggu Kewenangan

Baca juga: Fahri Hamzah Puji Firli Bahuri, Ketua WP KPK: Semua Mantan Ketua KPK Tahu Seluk-beluk KPK

Ujang mengingatkan, para menteri dari parpol maupun non-parpol sangat diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik dan jauh dari korupsi.

Bagi menteri dari partai politik didesak untuk tidak bekerja demi kepentingan pribadi dan partainya.

"Tapi bekerjalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah komando Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berusaha membangun sinergi dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan PP 17/2017 tentang Proses Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.

"Dengan PP tersebut, Bappenas membuka forum trilateral antara Bappenas, kementerian teknis dan kementerian keuangan," ujarnya.

Kemudian dalam hal dana alokasi khusus (DAK), Bappenas juga dinilai memperkenalkan pendekatan tematik holistik, sehingga DAK dinilai Hendrawan lebih dapat dirasakan dampaknya.

Demikian juga untuk dana-dana transfer ke daerah dan desa (TKDD), Bappenas juga sedang membangun upaya untuk mensinkronkan aspirasi anggota dewan dengan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dengan demikian anggota dewan ikut melakukan kontrol terhadap realisasi aspirasi masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

Sebagai informasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas memiliki latar belakang sebagai politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Pengamat politik ini menilai kinerja menteri asal partai politik biasa-biasa saja

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Tak Ada yang Menonjol, Menteri-menteri Jokowi yang dari Parpol Prestasinya Datar