Breaking News:

Polemik TWK KPK

Polemik Pemecatan 56 Pegawai KPK, ICW Kirim Surat kepada Jokowi melalui Ojek Online

ICW menganggap Jokowi telah membuka keran pelemahan upaya pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK.

Editor: Rizki A
Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNTERNATE.COM - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum juga berakhir.

Bahkan, pemberhentian 56 pegawai KPK pun dipercepat satu bulan dibandingkan keputusan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021 yang menyebut pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021.

Per tanggal 30 September 2021, 56 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan itu pun tak lagi bekerja di lembaga anti-rasuah.

Hingga kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil sikap yang tegas terkait sengkarut di tubuh KPK.

Terkait situasi terkini pemberantasan korupsi pasca-dipercepatnya pemberhentian 56 pegawai KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Selasa (28/9/2021).

Surat telah diantarkan melalui aplikasi ojek online (ojol) ke Istana Negara tepat pukul 17.00 WIB dan juga disertai dengan mengirimkan secara daring ke alamat e-mail Kementerian Sekretariat Negara (humas@setneg.go.id dan persuratan@setneg.go.id). 

Baca juga: Jokowi Belum Juga Bersikap Soal TWK KPK, MAKI: Atta Halilintar Aja Diurusi, Ini Sama Pentingnya

Baca juga: BEM SI Gelar Demo Soal TWK, KPK Beri Tanggapan: Kami Tidak Ingin Berdinamika dalam Isu Ini

Baca juga: Di KPK Darurat, Febri Diansyah Ungkap 5 Alasan Jokowi Harus Angkat 56 Pegawai KPK Nonaktif Jadi ASN

Baca juga: ICW Desak Jokowi untuk Ambil Sikap dalam Polemik TWK KPK, Ini 10 Alasannya

Dalam suratnya, ICW mengingatkan tanggung jawab Jokowi selaku presiden atas upaya pemberantasan korupsi yang serius dan tanpa pandang bulu.

"Kami selaku kelompok masyarakat sipil antikorupsi merasa sangat prihatin atas situasi terakhir yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia," demikian bunyi petikan surat ICW yang ditandatangani koordinatornya, Adnan Topan Husodo, Selasa (28/9/2021).

ICW memandang, KPK yang selama ini menjadi lembaga yang disegani, kini tengah terpuruk. 

Bahkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah kian merosot.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved