Breaking News:

Ini Sanksi Bagi ASN yang Nekat Bepergian ke Luar Kota dan Cuti Selama Libur Maulid Nabi

Pemerintah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021.

Kompas.com/Masriadi
ILUSTRASI aparatur sipil negara (ASN) 

TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021 sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru Covid-19.

Sejalan dengan hal tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang cuti dan bepergian ke luar kota pada 18-22 Oktober 2021. 

Larangan tersebut tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Pegawai ASB Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Meski begitu, larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO).

Sementara untuk pembatasan cuti, dikecualikan bagi pegawai yang cuti melahirkan/cuti sakit/cuti karena alasan penting.

Diluar pengecualian tersebut, ASN diminta untuk tetap di rumah serta menjadi teladan dalam penerapan disipil protokol kesehatan dan 5M.

Baca juga: Libur Maulid Nabi Digeser jadi 20 Oktober, ASN Dilarang Pergi ke Luar Kota pada 18-22 Oktober 2021

Baca juga: Pemerintah Geser Libur Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi, Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021

Postingan akun Twitter @kempanrb. Dalam artikel mengulas tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang cuti dan bepergian ke luar kota pada 18-22 Oktober 2021.
Postingan akun Twitter @kempanrb. Dalam artikel mengulas tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang cuti dan bepergian ke luar kota pada 18-22 Oktober 2021. (Tangkap layar akun Twitter @kempanrb)

Lantas apa sanksinya jika ASN melanggar aturan tersebut?

Disebutkan dalam surat edaran tersebut, ASN yang melanggar akan mendapat sanksi berupa hukuman disiplin.

Pemberian hukuman disiplin ini mengacu pada PP No 53 Tahun 2010 dan PP No 49 tahun 2018.

Dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan disiplin berat.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved