Kabar Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis PCR Bisa Berdampak Buruk pada Citra Pemerintahan Jokowi
Menurut Ray Rangkuti, dugaan yang menimpa dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
lihat foto
Misalnya, DPR punya mahkamah kode etik, dan institusi lain.
Berbeda dengan jajaran kabinet yang tak memiliki badan pengawasan soal kode etik.
Sehingga, hanya Presiden yang berhak menegur para menterinya itu.
"Kalau menterinya yang melanggar etik, ya Presidennya yang harus menegur."
"Meminta memilih dalam bisnis atau bergabung pada kabinet," jelasnya.
Baca juga: Luhut & Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Bisnis PCR, Firli Bahuri: KPK Tidak Pandang Bulu
Baca juga: Bantah Ambil Untung dari Tes PCR, Luhut Sebut Ia yang Minta Antigen Dipakai di Berbagai Transportasi
Baca juga: Nama Luhut Binsar Pandjaitan Disebut Sebagai Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR, Juru Bicara Membantah
Baca juga: Dugaan Pejabat Terlibat Bisnis PCR, Mardani Ali Sera: Harus Dibongkar hingga ke Akar-akarnya
Dikatakannya, meskipun dalam dugaan ini, perusahaan yang dituding adalah milik saudara atau keluarga pejabat.
Hal itu tetap saja melanggar etika menteri agar terhindar dari isu konflik kepentingan.
Dikhawatirkan, nantinya kebijakan terkait tes PCR selama ini hanya menguntungkan pihak tertentu di lingkaran dekat Jokowi.
"Kalau sudah seperti itu, seharusnya tidak boleh membuat regulasi."
"Mereka adalah pembuat regulasi keseluruhan Covid-19 ini, tapi pada saat bersamaan secara langsung maupun tidak langsung mereka ikut pada intensitas bisnis PCR," imbuhnya.
YLBHI Ungkap Nama Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis PCR
Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
