Breaking News:

MK Nyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat dan Bertentangan dengan UUD 1945

Dalam pembentukannya, Mahkamah Konstitusi juga menilai, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik.

Editor: Rizki A
Istimewa via TribunJogja.com
ILUSTRASI Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

TRIBUNTERNATE.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Sehingga, MK melarang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis terkait UU Cipta Kerja tersebut.

Lebih lanjut, MK memerintahkan para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan diucapkan pada Kamis (25/11/2021)

"Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan demgan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis.

MK menilai dalam pertimbangannya metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi.

Baca juga: Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, Menko Luhut: Terung Terang Saya yang Mulai Mencetuskan

Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik hingga Tanggapan Istana

Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Tak Lindungi Lingkungan, Komisi IV DPR RI: Harus Ada Keadilan Ekologi

ILUSTRASI Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
ILUSTRASI Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Istimewa via TribunJogja.com)

Dalam pembentukannya, Mahkamah juga menilai, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik.

"Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, padahal berdasarkan pasal 96 ayat 4 UU 19 tahun 2011, akses terhadap UU diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis," kata Hakim Mahkamah.

Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inkostitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkostitusional bersyarat secara permanen.

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan seluruh UU yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved