Arab Saudi Cabut Pembatasan, Amphuri: ''Insyaallah Tahun Ini Ibadah Haji Dibuka''

TRIBUNTERNATE.COM - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyambut baik kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mencabut aturan pembatasan terkait pandemi Covid-19.

Diketahui sebelumnya, Arab Saudi melonggarkan pengetatan terhadap orang-orang yang memasuki Tanah Suci.

Per Sabtu (5/3/2022), Arab Saudi menghapus kewajiban karantina selama lima hari kepada orang yang baru masuk ke wilayahnya.

Aturan wajib menunjukkan tes PCR pun tak lagi diterapkan.

Kemudian, aturan jaga jarak sosial di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga telah dicabut.

Ketua Umum DPP Amphuri Firman M Nur mengatakan, dengan pelonggaran yang dilakukan pemerintah Arab Saudi, kemungkinan besar penyelenggaraan haji pada 2022 bakalan dibuka.

Dalam wawancaranya dengan statiun televisi swasta MetroTV, Firman mengatakan, kebijakan pemerintah Arab dengan bebas karantina dan tes PCR serta salat tidak berjarak sudah mengindikasikan Arab akan membuka diri untuk ibadah haji.

"Insya Allah Tahun ini ibadah haji dibuka," kata Firman.

Baca juga: Arab Saudi Cabut Aturan Pembatasan Terkait Covid-19, Tak Lagi Ada Jarak Sosial di Masjidil Haram

Baca juga: Sebelum Indonesia, Mesir & Arab Saudi Sudah Lebih Dulu Terapkan Pembatasan Pengeras Suara di Masjid

Ia menyebutkan sudah dua tahun ibadah haji batal digelar, padahal tiap tahunnya Indonesia mengirimkan sebanyak 210.000 jemaah untuk berhaji.

Dengan pembatalan tersebut, maka calon jemaah haji di Indonesia terus menumpuk.

Sementara untuk ibadah umrah, Firman menyebutkan, setiap bulannya sudah ada 30.000 orang yang berangkat umrah ke Tanah Suci.

Jumlah itu sangat sedikit karena keterbatasan tiket pesawat dan kewajiban karantina selama lima hari yang sangat memberatkan.

Ia memperkirakan, jemaah umrah mendatang diperkirakan diperkirakan akan terus meningkat.

Kemenag RI Bakal Berdiskusi dengan Sejumlah Pihak

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief menyebut Kemenag bakal berbicara dengan berbagai pihak terkait kebijakan resiprokral antara Pemerintah Saudi dan Indonesia untuk urusan haji dan umrah.