Komnas HAM: Tak Cuma Keturunan PKI, Keturunan PRRI, DI/TII, dan Permesta juga Boleh Daftar TNI
Komnas HAM mengomentari soal pencabutan larangan keturunan PKI untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI yang dilakukan oleh Panglima TNI
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menetapkan aturan terbaru mengenai seleksi calon prajurit TNI periode 2022.
Satu di antaranya adalah pencabutan larangan keturunan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI.
Langkah Andika Perkasa pun mendapat sorotan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Menurut Komnas HAM, pencabutan larangan itu seharusnya tidak hanya berlaku pada keturunan PKI, tetapi juga pada keturunan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), serta Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) juga tidak dilarang untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
“Memang tidak ada dasar hukum untuk melarang siapa pun, termasuk keturunan PRRI, Permesta, DI/TII.”
“Termasuk anak keturunan PKI, tidak ada aturan hukum yang melarang mereka,” jelasnya pada Senin (4/4/2022) dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: Survei Indikator Politik Tunjukkan Menurunnya Kepercayaan Publik, KPK Beri Tanggapan
Baca juga: Highlight 3 Pembuka Seri MotoGP 2022: 9 Pembalap Berbeda Raih Podium, No Ducati No Party Bergema
Baca juga: Hukuman Koruptor Makin Ringan, Angelina Sondakh: Saya Harap Pak Artidjo Masih Ada Menghakimi Mereka
Taufan juga mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin kebebasan bagi semua warga tanpa melihat silsilah atau garis keturunan seseorang.
Ia menyebut jaminan kebebasan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) telah tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945.
“Dalam konstitusi, Pasal 28 itu kan ada, misalnya semua orang punya kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan,” jelas Taufan.
“Kesempatan bagi semua orang untuk mendapat pendidikan, pengembangan diri, mendapatkan pekerjaan, sudah benar,” tambahnya.
Selanjutnya, Taufan juga mendorong agar negara tidak mengucilkan ketika tak sedikit warga yang dianggap “musuh Pancasila” sebetulnya tidak mengetahui terkait pelabelan yang ditujukan kepada mereka.
Ia pun memberikan sebuah cotnoh di mana para petani masa lalu memberikan cap tangan secara sukarela dengan iming-iming soal lahan.
Baca juga: Andika Perkasa Tegas Hapus Tes Renang & Akademik dari Seleksi Prajurit TNI, Apa Alasannya?
Baca juga: Andika Perkasa Hapus Tes Renang & Akademik hingga Bolehkan Keturunan PKI Ikut Seleksi Prajurit TNI
Padahal, kata Taufan, pemberian cap tangan tersebut digunakan untuk bukti keanggotaan suatu organisasi yagn belakangan dianggap terlarang.
“Karena dia masuk daftar itu lalu dia dapat KTP yang ada tanda ‘organisasi terlarang’. Lalu anaknya enggak bisa meneruskan pendidikan dengan baik, di sektor-sektor negara, dan selalu dikucilkan oleh masyarakat.”
