Minyak Goreng
Survei Indikator: Polemik Minyak Goreng Sebabkan Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun
Pada April 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menguat di angka 64,1 persen, tetapi temuan pada Mei, angkanya menurun menjadi 58,1 persen.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Hasil survei terbaru dari lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun.
Padahal, sebelumnya tingkat kepuasan tersebut sempat menguat.
Pada April 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menguat di angka 64,1 persen, tetapi temuan pada bulan Mei ini angkanya menurun menjadi 58,1 persen.
Survei digelar IPI dalam rentang 5-10 Mei 2022, melibatkan 1.228 responden.
"Kepuasan terhadap kinerja presiden kembali mengalami penurunan. Approval rating presiden mengalami tekanan ketika inflasi tinggi."
"Sebaliknya, ketika inflasi menurun, kepuasan terhadap presiden meningkat,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden’ secara virtual, Minggu (15/5/2022).
Menurut Burhanuddin, di antara alasan utama yang menyebabkan masyarakat tidak puas pada kinerja presiden, salah satunya terkait kasus dugaan korupsi minyak goreng.
Burhanuddin menyatakan, masyarakat menunggu penuntasan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Baca juga: Sosok Agan Harahap, Pencipta Meme Anies Baswedan yang Diunggah Ruhut Sitompul
Baca juga: Inkonsistensi Kebijakan Minyak Goreng, Jokowi Dinilai Dipengaruhi Kelompok-kelompok Tertentu
Baca juga: Jaksa Agung soal Mafia Minyak Goreng: Ini Kolaborasi Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta untuk Korupsi
"Sebanyak 7,4 persen masyarakat menilai Jokowi belum berhasil menangani mafia minyak goreng. Ini menjadi salah satu alasan utama ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden,” ujar Burhanuddin.
Karenanya, penuntasan perkara kasus mafia minyak goreng menjadi salah satu kunci mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Dukungan publik terhadap Presiden Jokowi dan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus minyak goreng sangat tinggi. Namun, publik tidak melihat ada gebrakan luar biasa sejak kasus ini dibuka ke publik pada 19 April,” kata Burhanuddin.
Selain itu, ketidakpuasaan masyarakat juga dilatari harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. Angkanya mencapai 28,9 persen. Ada juga bantuan yang dinilai tidak merata (10,7 persen) serta minimnya lapangan pekerjaan (8,4 persen).
Masyarakat Masih Merasa Harga Minyak Goreng Belum Terjangkau
Berdasarkan tangkapan survei Indikator Politik Indonesia (IPI), mayoritas masyarakat masih menilai harga minyak goreng saat ini belum terjangkau, meskipun presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor serta mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung.
“Kita tanya dari dalam bentuk yang lain apakah secara umum ibu bapak merasa harga minyak goreng saat ini sangat terjangkau, terjangkau, kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali sebagian besar 72 persen menganggap masih kurang terjangkau,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, Minggu (25/5/2022).
