Pilkada 2024, Kapolda: Mari Bersama Antisipasi Pro Kekerasan di Maluku Utara

"Dan bahkan melakukan perusakan untuk persoalan, yang pada mulanya berskala kecil, " jelasnyanya, Rabu (25/5/2022).

Olehnya itu, intoleransi pro kekerasan salah satunya adalah akibat politisasi yang dimunculkan, karena adanya kekecewaan atas kebijakan yang berpihak.

Jelang pelaksanaan pemilu serentak 2024, tensi politik sudah mulai terjadi, problem terbesar yang menghantui relasi antar umat beragama di Indonesia, adalah menguatnya sentimen kecurigaan dan kebencian yang menjurus pada aksi intoleransi.

Keterkaitan antara politik identitas dan sentimen keagamaan, telah mulai memunculkan praktik intoleransi atas nama agama untuk moda kepentingan elektoral.

Maju sebagai kepala daerah dengan melibatkan agama sebagai celah, dari isu guna mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam rangka mengantisipasi berkembangnya intoleransi pro kekerasan di wilayah provinsi Maluku Utara menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Maka Baintelkam Polri melalui Dit Intelkam Polda Maluku Utara melaksanakan FGD, dengan mengundang narasumber yang berkompenten.

Untuk memberikan wawasan kepada personel Intelkam Polda Maluku Utara, dalam mengantisipasi terjadinya intoleransi pro kekerasan.

Irjen Pol. Risyapudin Nursin menekankan kepada para peserta FGD, agar menyimak dan mencermati materi yang diberikan oleh narasumber.

Guna menambah wawasan dan menjadikan sebagai referensi untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan khususnya dalam mengantisipasi terjadinya masalah intoleransi.

"Jadikan FGD ini sebagai sarana diskusi interaktif yang positif bagi organisasi sekaligus langsung dapat implementatif di lapangan."

Baca juga: Diduga Mabuk, Seorang Anggota Polda Maluku Utara Berpangkat Bripka Aniaya Pegawai Lapas Ternate

"Libatkan berbagai pihak untuk mencegah dan menangani masalah intoleransi di wilayah masing-masing, "ujarnya.

Selalu tingkatkan pengetahuan dan kemampuan personel intelkam dalam pelaksanaan tugas dan analisis terhadap produk-produk intelijen.

"Lakukan pemetaan sebagai bagian early warning dan early detection dan pahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, "tutupnya (*)