Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Mencuat, Presiden Jokowi: ''Belum, Belum . . .''

TRIBUNTERNATE.COM -  Memasuki pertengahan tahun 2022, isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali berembus.

Dalam isu tersebut, reshuffle kabinet disebut-sebut akan dilakukan pada pekan depan atau minggu kedua Juni 2022.

Konon, reshuffle akan mengarah tak hanya pada menteri, tetapi juga wakil menteri.

Lalu, bagaimana tanggapan Sang Kepala Negara mengenai isu reshuffle ini?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau menjelaskan mengenai isu akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Setelah meresmikan masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Jokowi berlalu sambil menjawab singkat.

“Belum-belum,” kata Presiden Jokowi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan.

Namun, bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya sedikit-sedikit.

Baca juga: Dipecat Partai Gerindra, M Taufik Ucapkan Terima Kasih dan Minta Seluruh Kader Sayangi Partainya

Baca juga: Ada Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Masyarakat Diminta Tidak Lengah: Virus Masih Ada di Sekitar

Baca juga: Dengar Keluhan Para Petani, Jokowi Minta Menteri LHK Urusi Tanah-tanah Telantar agar Bisa Produktif

Isu reshuffle awalnya mencuat saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022).

Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

Baca juga: Sempat Beredar Isu Keretakan, Jokowi Sebut Megawati Sudah Seperti Ibu Kandungnya Sendiri

Baca juga: Polda Metro Jaya: Khilafatul Muslimin Berniat Ganti Ideologi Pancasila dengan Khilafah

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.