Susah Dapat BBM, Organda Halmahera Utara Minta DPRD Beri Solusi, Ancam Naikan Tarif Tobelo-Sofifi
DPRD Halmahera Utara diminta memberikan solusi atas sulitnya mendapat Pertalite bagi angkutan umum Tobelo-Sofifi.
TRIBUNTERNATE.COM - Sulitnya mendapat Pertalite sekarang ini membuat organisasi angkutan darat (Organda) Halmahera Utara, mendatangi Kantor DPRD Halmahera Utara untuk meminta solusi akan hal tersebut, Senin (18/7/2022) siang.
Kepada Tribunternate.com, Ketua Organda Halmahera Utara, Astro Labada mengatakan belum lama ini pihaknya telah bertemu pihak Pertamina Kupa Kupa, sembari menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan.
"Puji sukur pihak Pertamina setuju dengan permintaan kami, yakni menambah kuota Pertalite disemua SPBU yang ada di Halmahera Utara, "ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Organisasi Angkutan Khusus Tobelo-Sofifi, Hendrik Koda mengungkapkan Pertamina Kupa Kupa juga menyetujui memberikan pelayanan khusus, saat mengisi BBM di SPBU.
Baca juga: Di Ternate Ada Makam Sultan Mahmud Badaruddin II, Sebuah Simbol Pahlawan di Masa Perjuangan
"Pihak Pertamina juga setuju, bahwa BBM jenis Pertalite di SPBU akan melayani khusus angkutan umum, tapi infonya Pemkab Halmahera Utara justru menanggapi negatif, "ungkapnya.
Dijelaskan, pihaknya sulit mendapat Pertalite karena sopir angkutan umum Tobelo-Sofifi keluar sejak pukul 04.00 WIT, dan balik pukul 13.00 WIT para angkutan sudah tidak mendapat Pertalite.
Olehnya itu, Pemkab Halmahera Utara harus menyediakan Pertalite bagi angkutan umum.
"Kalau tidak menyediakan Pertalite khusus untuk kami, saya rasa ini kerugian bagi kami, "keluhnya.
Bahkan, para sopir mengancam akan menaikan tarif angkutan umum Tobelo-Sofifi, jikalau Pemkab Halmahera Utara tidak merespon hingga memberikan solusi.
Baca juga: Adu Mulut Berujung Pengeroyokan, Tiga Pemuda di Ternate Dilaporkan ke Polisi
"Jika tarif tetap Rp 150 ribu, kami angkutan umum jangan antri di SPBU, tetapi kalau tong (kami) antri, tetap di naikan, "tegasnya.
Sembari menambahkan, keluhan kenaikan tarif angkutan Tobelo-Sofifi, kata Hendrik, bukan masyarakat tetapi pemerintah.
"Kami jujur saja, tarif angkutan yang kami naikan, keluhannya bukan masyarakat, tapi pemerintah, "tandasnya. (*)