Kepala Bappeda dan BPKAD Maluku Utara Temui Pusdatin Kemendagri, Ini Agenda yang Dibahas

Ringkasan Berita:

• Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Sarmin S. Adam, bersama Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya melakukan koordinasi strategis di Pusdatin Kemendagri
• Pertemuan ini digelar untuk membahas sejumlah kendala krusial dalam pengelolaan anggaran menjelang akhir tahun.
• Sarmin kepada Tribunternate.com Sabtu (22/11/2025) menjelaskan, pertemuan tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, hingga realisasi kegiatan berjalan optimal.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Sarmin S. Adam, bersama Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya dan pejabat pendamping Abjan Sofyan, melakukan koordinasi strategis di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Kamis (19/11/2025).

Pertemuan ini digelar untuk membahas sejumlah kendala krusial dalam pengelolaan anggaran menjelang akhir tahun.

Sarmin kepada Tribunternate.com Sabtu (22/11/2025) menjelaskan, pertemuan tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, hingga realisasi kegiatan berjalan optimal.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Hari Ini Sabtu 22 November 2025: Cinta, Karier, Nomor Hoki Lengkap

Hal ini menjadi fokus utama mengingat dinamika administrasi dan teknis yang kerap muncul pada triwulan akhir tahun anggaran.

“Penghujung tahun selalu menjadi fase kritis. Karena itu, koordinasi dengan Kemendagri diperlukan agar seluruh proses berjalan tepat regulasi, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah terkait kendala teknis pembayaran gaji pegawai yang masih menggunakan layanan perbankan di luar Bank Maluku.

Kondisi ini dalam beberapa minggu terakhir memunculkan keterlambatan dan hambatan administratif.

Melalui koordinasi ini, Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mencari solusi cepat dan terukur demi memastikan hak seluruh pegawai dapat tersalurkan tanpa kendala.

Baca juga: Dishub Taliabu dan Nahkoda KM Al Sudais Survei Olah Gerak Kapal di Pelabuhan Jorjoga

Menurut Sarmin, sinergi antara Bappeda, BPKAD, Kemendagri, serta instansi terkait di tingkat pusat menjadi kunci percepatan penyelesaian masalah anggaran di daerah.

“Harapan kami, melalui langkah bersama ini, hambatan-hambatan teknis bisa segera dituntaskan sehingga stabilitas tata kelola keuangan daerah tetap terjaga,” tambahnya.

Pemprov Maluku Utara bertekad menjaga kualitas layanan publik, memastikan efektivitas pengelolaan anggaran, dan memperkuat akuntabilitas birokrasi demi pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)