Inspektorat Perpanjang Waktu Pelunasan Temuan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Morotai

Inspektorat Morotai masih memperpanjang waktu pelunasan temuan perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD Morotai pada 2020 lalu.

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
TribunTernate.com/Fizri Nurdin
TENGGANG WAKTU: Kantor DPRD Morotai, terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, Kepala Inspektorat Morotai, Marwanto P Soekidi mengatakan temuan perjalanan dinas anggota DPRD Morotai masih dipertimbangkan karena rasa kemanusiaan, Kamis (29/9/2022). 

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Inspektorat Morotai, Marwanto P Soekidi mengatakan temuan perjalanan dinas anggota DPRD Morotai, yang ditanganinya itu belum tuntas karena berdalil ada rasa kemanusiaan.

Sikapnya tersebut menurutnya bisa salah dimata hukum, Namun dia lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dalam penyelesaian kasus temuan anggota DPRD Morotai.

"Selaku Kepala Inspektorat Morotai, saya tidak ngomong secara hukum, karena kalau secara hukum, kita pasti akan disalahkan, tapi ini secara manusiawi, "kata Marwan, Kamis (29/9/2022).

"Kan gajinya tinggal Rp 5 juta, kalau kita potong lagi, kalau yang kecil-kecil ini bisa, tapi kalau yang besar-besar kan udah angkat tangan dia. Kan tidak enak, kita ini bukan tukang palang, kita ini hanya petugas, jadi kita berusaha mengerti, kalau saya pribadi begitu, "sambungnya.

Baca juga: Bupati Cup III: Ines Pinoa, Salah Satu Gelandang Terbaik Morotai Ini Akan Perkuat Morotai City FC

Menurutnya, Inspektorat Morotai tidak melindungi DPRD. Pihaknya hanya berupaya, agar kerugian negara bisa kembali.

"Tujuan kita kan uang itu harus kembali saja, bukan untuk memenjarakan orang, "cetusnya.

Dijelaskan, berapa waktu kemarin, Inspektorat Morotai juga telah menyerahkan data, progres pengembalian para anggota DPRD Morotai, ke Kejari Morotai.

"Terserah mau di kejar atau mau ditangani secara ini, tapi mereka (Kejari) tidak ada permintaan, jadi kita belum berikan pelimpahan, mereka hanya minta data."

"Etikanya memang sesuai dengan ini, kalau sudah ditangani Inspektorat Morotai, kan kita masih tindaklanjuti, kalau memang kita sudah menyerah baru mereka (Kejari) masuk, "paparnya.

Selain itu, temuan anggota DPRD Morotai ini bersifat kolektif, bukan perorangan. Sehingga ketika ada sebagian dari mereka, yang sudah mengembalikan kerugian negara, maka yang lain bisa terselamatkan.

"Masalahnya begini itu kan rombongan, kalau beberapa diantaranya sudah bayar, ada progres, walaupun belum lunas, maka terselamatkan lah yang belum lunas tadi oleh orang-orang yang sudah bayar ini, karena dia rombongan. Nanti tinggal kesepakatan dari aparat penegak hukum dengan kita bagaimana menyelesaikannya. "pungkasnya.

Baca juga: Sahril Thahir Cenderung Memilih Wakilnya dari Galela-Loloda di Pilbup Halmahera Utara

Diketahui, penanganan kasus SPPD fiktif 20 anggota DPRD Morotai tahun anggaran 2020, ditangani Inspektorat Morotai sejak pertengahan tahun 2020.

Kerugian negara tersebut berdasarkan hasil temuan BPK Maluku Utara, dari kasus perjalanan dinas, para wakil rakyat tersebut kurang lebih Rp 500 juta.

Juga Kejari Morotai sebelumnya telah meminta Inspektorat Morotai, untuk segera melimpahkan kasus ini ke Kejari, sehingga bisa diselesaikan secara hukum, hanya saja permintaan itu belum ditindaklanjuti Inspektorat Morotai. (*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved