Pembahasan RAPBD 2026 Berlanjut, Sekprov Malut Tekankan Penyesuaian Anggaran dan Efisiensi Belanja

Ringkasan Berita:

• Samsuddin mengatakan, proses pembahasan bisa memakan waktu beberapa hari karena adanya sejumlah penyesuaian dan permintaan informasi tambahan dari Banggar DPRD.
• Menurut Sekprov, salah satu isu yang mencuat dalam pembahasan adalah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang anggarannya dalam RAPBD 2026 hanya mencakup gaji dan operasional rutin. 
• Samsuddin juga menyoroti pembahasan program Jalan Trans Kieraha, yang menjadi perhatian Banggar. 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A Kadir, memastikan pembahasan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara masih akan berlanjut. 

Samsuddin mengatakan, proses pembahasan bisa memakan waktu beberapa hari karena adanya sejumlah penyesuaian dan permintaan informasi tambahan dari Banggar DPRD.

“Rapat seperti ini memang bisa berlangsung berhari-hari. Ada hal-hal yang perlu kami lengkapi dan sesuaikan kembali agar pembahasan lebih komprehensif,” ujarnya kepada wartawan di Sofifi, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Imbas Pemangkasan TKD, Pemkab Halmahera Selatan Kurangi Anggaran Mami dan Perjadin

Menurut Sekprov, salah satu isu yang mencuat dalam pembahasan adalah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang anggarannya dalam RAPBD 2026 hanya mencakup gaji dan operasional rutin. 

Kondisi tersebut, kata Samsuddin, merupakan hal yang wajar, sebab sebagian besar OPD di tingkat provinsi berfungsi sebagai koordinator kebijakan, sementara program fisik banyak dijalankan di kabupaten/kota.

“Itu hal yang wajar, karena OPD provinsi lebih banyak berperan koordinatif dan memfasilitasi program pusat ke daerah. Namun tetap akan kita sesuaikan agar ada keseimbangan antara operasional dan kegiatan prioritas,” jelasnya.

Samsuddin juga menyoroti pembahasan program Jalan Trans Kieraha, yang menjadi perhatian Banggar. Menurutnya, alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 untuk proyek tersebut masih difokuskan pada pekerjaan awal berupa pembuatan badan jalan, yang akan menjadi dasar pengajuan bantuan Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat.

“Ini semacam strategi umpan. Kalau badan jalan sudah ada, baru kita bisa mengajukan intervensi dari pusat. Tanpa itu, sulit mendapatkan dukungan inpres,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai peningkatan infrastruktur transportasi darat, seperti jalur Trans Kieraha, akan berdampak langsung pada daya saing ekonomi daerah, terutama sektor pertanian di wilayah Halmahera Timur dan sekitarnya.

“Kita punya potensi besar di Subaim, tapi karena jalur logistik panjang dan mahal, produk kita kalah bersaing dengan pasokan dari luar. Kalau transportasi diperbaiki, petani kita bisa lebih bersemangat menanam,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray mengatakan, pembahasan RAPBD 2026 masih berfokus pada upaya menggenjot pendapatan daerah agar belanja bisa berjalan sesuai rencana.

 “Kita sedang mengkaji detail dokumen agar pendapatan bisa dimaksimalkan. Realisasi pendapatan tahun ini sudah mencapai lebih dari Rp900 miliar dari target Rp1,1 triliun. Masih ada waktu dua bulan lagi untuk meningkatkan capaian itu sebelum masuk 2026,” ujar Iqbal.

Rapat lanjutan TAPD dan Banggar dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis (6/11/2025) dengan agenda utama penyelarasan data pendapatan dan penyesuaian alokasi anggaran strategis jelang finalisasi RAPBD 2026. (*)