Sofifi Rumah Kita Kabur, Edi Langkara Tuding Pemkot Tidore dan Pemprov Maluku Utara Saling Tanam Ego
Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, sebut masalah Sofifi tidak akan pernah selesai jika Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Tidore masih saling ego.
Penulis: Randi Basri |
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Menurut Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, Edi Langkara, arah "Sofifi Rumah Kita" belum pasti.
Hal itu dikarenakan, saat ini Pemkot Tidore dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih saling lepas tangan dalam hal pembangunan ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi.
Menurut dia, Maluku Utara ini ada kucuran anggaran hampir 3 triliun itu anggaran Provinsi Maluku Utara namun sekarang kondisi Sofifi hanya begitu saja.
"Anggaran sebesar itu kalau dikucurkan 500 miliar ke Sofifi, bisa ada progres dan bisa jadi penentu arah Maluku Utara, namun sekarang Sofifi hanya begitu saja," kata Edi Langkara di acara Refleksi 23 tahun Provinsi Maluku Utara di Ternate, Selasa (18/10/2022).
Dia menyebut, saat ini jangan mempersoalkan dan mempertahankan wilayah Pemerintahan Tidore dan Sofifi. Tentu masih seperti itu maka sesuatu yang sangat meng-aibkan bangsa ini.
Baca juga: Edi Langkara Ungkit Halmahera Tengah yang Biaya Pembebasan Sofifi, Sekarang Tak Dianggap
Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus mengambil langkah, bukan hanya menjalankan roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara ini. Akan tetapi harus memperjuangkan Sofifi sebagai konsekuensi Ibukota Provinsi Maluku Utara.
Harus bicara soal otonomi dan juga soal pembangunan infrastruktur kotanya. Kedepan seperti apa, demi kemajuan Sofifi.
"Bagaimana ada duit hanya berfikir nanti Pemkot Tidore yang akan bangun. Itu tidak bisa," katanya.
Tentu hal ini menurut Edi Langkara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai cikal bakal yang akan melahirkan kota ini baik atau tidak itu ditangan Pemprov.
Segala bentuk apapun dan anggarannya bangun itu Sofifi sebagai sebuah konsekuensi politik kedepan.
Gubernur Maluku Utara harus ada kombinasi dengan semua DPRD di Maluku Utara, agar bahas Sofifi kedepan seperti apa.
"Kalau kita sudah duduk bersama, maka kita mau tuntut daerah otonomi atau bangun Sofifi itu harus dituangkan dalam konsekuensi politik bersama," tandasnya (*)