Simak Strategi Jitu Pemkab Halmahera Selatan untuk Tekan Masalah Inflasi

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, mulai menyiapkan sejumlah langkah dan kebijakan strategis.

Dalam melakukan pengawasan stok pangan dan harga barang, untuk penanganan dan pengendalian inflasi, di Halmahera Selatan.

kepada TribunTernate.com, Sekda Halmahera Selatan, Saiful Turuy menjelaskan.

Angka infalisi Indonesia secara nasional, sebelumnya hanya 3,0 persen, namun kini naik menjadi 5,5 persen.

Baca juga: Kesultanan Bacan Harap Festival Marabose 2022, Dijadikan Momen Pemersatu Etnis Halmahera Selatan

Angka tersebut sangat berdampak ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Halmahera Selatan.

Oleh sebab itu, Pemkab halmahera Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah, untuk menghadapi inflasi.

"Sehingga itu, Bupati merumuskan langkah strategis, untuk menekan dan melakukan.

"Intervensi inflasi dengan mengikuti, arahan Kepala Negara, "ujarnya, Selasa (25/10/2022).

Menurut Saiful, saat ini presentase angka inflasi di Halmahera Selatan terbilang masih stabil.

Dibanding daerah lain di luar Maluku Utara, seperti Kota Padang dan Kota Sorong, yang masing-masing mencapai 8,0 persen.

"Inflasi kita berada diangka 0,10 persen, masih stabil jika dibanding, Kota Padang dan Kota Sorong."

"Alhamdulillah, angka inflasi kita masih dapat diintervensi, dan diatasi harga barang"

"Dan daya jual beli masyarakat, sejauh ini terpantau stabil, "jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya terus memonitoring harga 20 komoditas pilihan dan 11 komoditas strategis.

Di samping itu, ada upaya penerapan satu data, yang akan dikembangkan.

Dengan meminta pimpinan OPD, untuk sinergikan harga stok produksi, sebagai indikator pengendalian inflasi.

"Pak Bupati minta semua pimpinan OPD dan stakeholder terkait, melakukan pengawasan dan mengontrol harga."

"Komoditas pangan untuk mengantisipasi harga, mapun stok dalam rangka mengantisipasi inflasi, "katanya.

"Bahkan Bupati bepesan dan berharap , semua OPD merancang program secara berkala."

"Terarah bersama TPAD, agar semua kegiatan dan program berjalan searah, "tambahnya.

Selain itu, lanjut Saiful, para pimpinan OPD terkait juga diminta, bekerjasama dengan pihak Bulog, TNI-Polri dan agen penyalur.

Agar melakukan operasi pasar, di wilayah yang keterbatasan stok pangan, maupun kenaikan harga.

Dia menambahkan, khusus untuk harga minyak goreng curah, Pemkab Halmahera Selatan.

Akan melakukan pengkajian kembali, sebab harganya terbilang melampau tinggi.

"Bayangkan HET nasional per kilo harusnya Rp 14.000, dipasarkan eceran Rp 18.000 sampai 20.000."

"Ini perlu diatasi dan dikembalikan HET, harus per kilo Rp 14.000 atau 15.000, "tegasnya.

Orang nomor tiga di lingkup Pemkab Halmahera Selatan itu juga menyebut.

Bahwa pemantauan harga pangan akan ada arahan, dari Badan Ketahanan Pangan (BPN), dengan menggunakan aplikasi SP2KP.

Di mana, sistem pengendalian kebutuhan pangan, akan disinergikan dalam aplikasi Smart City Halmahera Selatan.

Guna terus memantau ketersediaan pangan, dan bahan pokok.

"Kita juga akan melakukan analisa, diagnosa, prognosa neraca bahan pangan daerah."

"Stok pangan dan barang mulai Oktober, hingga akhir Desember tahun ini."

"Untuk mengetahui seluruh stok tersedia, dan cukup memenuhi semua kebutuhan warga, "ujarnya.

Dia kembali menegaskan, kalau isu inflasi menjadi isu strategis dan prioritas.

Maka harus segera dilakukan intervensi pengendalian, seperti penanganan Covid-19 tahun sebelumnya.

Pemkab Halmahera Selatan bakal bekerjasama dengan TNI-Polri, sebagai satgas pangan.

Baca juga: Begini Sejarah Marabose dan Napak Tilas Sultan Said Muhammad Al Bakir di Halmahera Selatan

Untuk melakukan langkah preventif dan represif, bagi pihak yang sengaja menimbun stok pangan dan barang.

"Apabila ditemukan, maka langsung ditindak tegas dan diberikan sanksi."

"Setiap OPD juga diminta agar fokus, memberikan perhatian terhadap penanganan inflasi, "tandasnya. (*)