Izin Operasi Akan Dicabut, Jika Agen di Halmahera Selatan, Berani Jual Minyak Tanah Diatas HET

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara, kembali menggelar rapat terkait tindaklanjut.

Masalah penjualan minyak tanah di Halmahera Selatan, oleh agen penyalur BBM bersubsidi, tak sesuai Harga Eceran Tetap (HET).

Rapat yang berlangsung di Kantor Diskoperindag Halmahera Selatan itu, dipimpin Sekda Halmahera Selatan, Saiful Turuy dengan melibatkan TNI/Polri, Senin (7/11/2022).

Sekda Halmahera Selatan, Saiful Turuy, mengatakan bahwa ada dugaan pangkalan penjual BBM jenis minyak tanah, tidak menjual ke masyarakat penerima.

Baca juga: Jelang Tutup Tahun, Wabup Halmahera Selatan Minta SKPD Tuntaskan Pekerjaan: Jangan Ada yang Tersisa

Melainkan minyak bersubsidi tersebut dijual ke masyarakat luar yang bukan masuk ke wilayah penjualan pangkalan minyak itu.

Sehingga muncul dugaan kuat ada pangkalan yang jadi agen penimbun minyak dalam jumlah yang banyak.

"Dia (pangkalan minyak) diduga jadi agen penimbun dalam jumlah yang banyak."

"Kemudian ada juga nama-nama ganda yang mungkin sengaja dibuat pangkalan-pangkalan."

"Untuk mereka bisa mendapatkan jumlah jual yang banyak karena dobel."

"Bisa juga mereka jual ke pihak luar atau bisa ke Speedboat, tapi ini masih diduga, "ujarnya usai menggelar rapat.

Menurut Saiful, cara penjualan seperti itulah yang membuat harga minyak tanah di atas HET denga mencapai Rp 12 ribu per liter.

Oleh karena itu, pihaknya bakal melibatkan TNI/Polri untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.

Jika ditemukan ada pangkalan yang sengaja menimbun BBM bersubsidi, maka akan diberika sanksi tegas dengan pencabutan izin usaha.

"Kita akan berikan sanksi apabila teguran-teguran tidak diindahkan, maka kita akan cabut izin mereka, "tegasnya.

Sekda mengaku, dari sekian ratus pangkalan minyak tanah yang ada di Halmahera Selatan, hanya diberikan jatah 5 ton minyak per bulan.