Komisi I DPRD Halmahera Selatan Turun Selesaikan Polemik Pengelolan Dana Desa Saketa-Papaceda

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara turun menyelesaikan polemik pengelolaan dana desa (DD) di Desa Saketa dan Papaceda di Kecamatan Gane Barat.

Proses penyelesaian polemik ini berlangsung pada Sabtu (27/9/2025) dengan melibatkan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) M. Zaki Abdul Wahab, tokoh masyarakat hingga TNI/Polri.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Iksan U Basrah, mengungkapkan bahwa polemik yang dimaksud berimbas pemalangan kantor desa oleh warga selama berminggu-minggu.

"Untuk Papaceda, pemalangannya sekitar 1 minggu. Kalau Saketa tidak salah lebih dari 2 minggu. Tapi alhamdulillah kita sudah selesaikan, "ujar Iksan, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir, Dinas Sosial Halmahera Selatan Tangani 88 Pasien ODGJ

Dikatakan, warga Desa Saketa dan Desa Papaceda yang protes terhadap pngelolaan DD telah bersepakat menghentikan aksi pemalangan kantor desa.

Oleh sebab itu, pelayanan kantor desa oleh pemerintah desa itu dipastikan sudah kembali normal.

"Kayu yang digunakan untuk palang pintu kantor, sudah dibuka. Tapi ada beberapa aspirasi yang disampaikan warga ke kemi untuk kami kawal, "katanya.

Untu Desa Saketa, lanjut Iksan, warga meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DD tahun 2024 diberikan ke BPD dan Inspektorat Halmahera Selatan turun melakukan audit khusus.

Begitu juga Desa Papaceda, pengelolaan DD tahun 2024 harus diaudit khusus dan hasilnya disosialisasikan secara terbuka ke warga, serta kepala desa memberi penjelasan terbuka soal pergantian bendahara desa.

Baca juga: Novi Gadis Cantik di Halmahera Selatan Lapor Polisi karena Dianiaya Mantan Pacar

"Semua tuntutan warga ini akan kami kawal dan sampaikan ke pemerintah daeran melalui dinas teknis. Karena dua desa ini meminta agar ada audit khusus oleh Inspektorat, "tuturnya.

Iksan juga meminta Pemkab Halmahera Selatan responsif terhadap setiap aspirasi warga di desa. Jika tidak, berimbas pada aksi-aksi pemboikotan fasilitas pemerintah di desa.

"Misalanya Saketa dan Papaceda ini, kami berharap ke depan tidak ada lagi ada aksi pemboikotan, artinya pemerintah daerah harus hadir, "tandasnya. (*)