DIPA Maluku Utara 2023 Capai Rp 16 Triliun, Berikut Besaran Masing-masing Pemda
DIPA Maluku Utara 2023 Capai Rp 16 Triliun, Berikut Besaran yang diterima masing-masing pemerintah daerah.
Penulis: Randi Basri | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara.
Telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Maluku Utara TA 2023.
Kepada kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota se Maluku Utara.
DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 ini dengan total Rp 16,84 Triliun naik 9,14 persen dibanding tahun 2022.
Baca juga: Gubernur Maluku Utara Serahkan DIPA dan TKD 2023, Belanja Pemerintah Sumbang Pertumbuhan Ekonomi
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara, Adnan Wimbyarto menyampaikan peran strategis APBN sebagai instrument fiskal.
"APBN 2020–2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan yang menangani pandemi dan memulihkan ekonomi, "ucapnya.
APBN 2020–2022 merupakan APBN extraordinary dengan defisit di atas 3 persen PDB.
Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus disehatkan dengan menurunkan level defisit kembali di bawah 3 persen PDB.
Dalam 3 tahun terakhir, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia.
Peran belanja sebagai buffer economy dan counter cyclical kondisi krisis, menunjukan peran sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi.
Adnan juga menyampaikan, dalam pelaksanaan APBN 2023, telah ditetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.
Sebagai bentuk otorisasi parlementer atas pelaksanaan rencana pemerintahan dalam Tahun 202.
Ddan telah dilakukan pula penetapan alokasi anggaran untuk tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaganya.
Untuk itu kata Adnan, di tahun 2023, alokasi anggaran di Maluku utara meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Alokasi belanja negara di Provinsi Maluku Utara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp16,84 Triliun, naik 9,14 persen dibanding 2022, "katanya.
