Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

A Malik Ibrahim: Gubernur Harus Bijak Atasi Problem TPP Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate

Kata Politisi NasDem Maluku Utara, Gubernur harus bijak atasi problem TPP Nakes, di RSUD Chasan Boesoirie Ternate.

Penulis: Amri Bessy | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Amri Bessy
STATEMEN: Sekwil DPW NasDem Maluku Utara, A Malik Ibrahim memberi komentar soal problem TPP RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Kamis (26/1/2023). Di mana menurutnya Gubernur harus bijak atasi problem tersebut. 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Hingga saat ini, belum ada titik terang terkait pembayaran TPP Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate.

Atas problem yang dialami, para Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate tersebut.

Membuat sejumlah pihak angkat bicara, termasuk Sekretaris DPW NasDem Maluku Utara, A Malik Ibrahim.

Di matanya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba seharusnya punya rasa empati.

Baca juga: TPP Tak Kunjungung Dibayarkan, Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate Tagih Janji Gubernur

Yang seharusnya menyadari apa yang para Nakes lakukan, adalah menuntut hak sesuai sandaran regulasi.

Sama halnya dengan hak-hak Gubernur, yang diatur dalam PP Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Padahal merekq telah berkontribusi, terhadap pelayanan Rumah Sakit, karena itu hak-haknya tidak bisa dilalaikan, "jelasnya.

Menurutnya, Abdul Ghani Kasuba perlu bermuhasabah, sebab selama 2 kali berkampanye, dirinya selalu menjual isu pelayanan publik.

"Baik itu peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan para Nakes."

"Lantas apa sekarang komitmennya, terhadap pelayanan kesehatan? Tolong buktikan pada masyarakat."

"Jangan mudah umbar janji, tapi sulit membuktikan. Kalau sudah demikian, masyarakat menilainya berbohong, "tuturnya.

Baca juga: Problem Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate Tuai Sorotan, Abdullah Adam: Ini Kegagalan Kepala Daerah

Oleh karena itu, ia secara tegas meminta Fraksi NasDem di DPRD Maluku Utara,agar mengawal masalah ini sampai tuntas.

"Masalah ini sangat sederhana untuk diselesaikan andaikan, Gubernur memahami eksistensi."

"Sebagai Kepala Daerah dengan memiliki peran, dan wewenang yang begitu luas, "tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved