Kanwil Kemenag Maluku Utara Beberkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2023

TRIBUNTERNATE.COM - Biaya haji Indonesia tahun ini mengalami penyesuaian.

itu setelah  adanya kesepakatan antara Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait biaya  Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini.

Kanwil Kemenag Maluku Utara sendiri terus berupaya menyampaikan informasi  ini kepada masyarakat.

Kepada Tribunternate.com, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Maluku Utara, Syarif Ibrahim mengatakan,  biaya haji terdiri dari dua unsur.

Pertama  disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), kemudian kedua,  nilai manfaat.

Nilai manfaat yang dimaksudkan yaitu,

setiap uang jemaah yang disetorkan memperoleh porsi sebesar Rp 25 juta per orang.

Dan tahun ini sudah ada 5 juta jemaah haji.

Uang tersebut akan dikelola dalam bentuk investasi dan suku bunga sebagai jaminan.

Hasil  pengelolaannya akan dimanfaatkan untuk menutupi biaya-biaya yang akan digunakan jemaah haji.

Baca juga: Peserta PBK BPVP Ternate Tahap l Ikut Pelatihan Soft Skill

Karena itu, bagi siapa yang berangkat  tahun ini, mereka hanya membayar sesuai keputusan sebagaimana  kesepakatan pemerintah dan DPR.

Dimana biaya yang dibayarkan jemaah itu sebesar 55,3 persen.

Sementara dari nilai manfaat itu sebesar 44,7 persen.

“Jadi peresensi di tahun kemarin itu jemaah membayar 40 persen dan 60 persen dibayar pakai  nilai manfaat,” ucap Syarif Ibrahim, Kamis (2/3/2023).

Menurut dia, ini merupakan kebijakan pemerintah yang mungkin diketahui selama ini biaya Haji hanya Rp 40 juta.

Padahal sudah ada kenaikan Rp 69 hingga 98 juta, dan ini sudah dari dulu hanya saja pembiayaan itu dibebankan pada nilai manfaat.

Tahun ini ditetapkan Rp 49,8 juta atau naik Rp 10,8 juta dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 39,8 juta.

“Tentu ini sudah berdasarkan keputusan pemerintah. Bagi jemaah yang sudah lunasi tahun 2020 mereka tak lagi dibebankan,”katanya.

Sementara, yang baru akan melakukan pelunasan tahun 2023 ini mereka akan membayar sebesar Rp 24-26 juta sesuai dengan keputusan Presiden.

“Jadi saat ini Kanwil Kemenag Maluku Utara akan terus berkoordinasi, agar memastikan semua pengurusan para calon jemaah Haji bisa terselesaikan,” pungkasnya. (*)