Tingkatkan Mutu Layanan, BPJS Kesehatan Dorong Faskes Optimalkan Digitalisasi Layanan

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, terus didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang dikembangkan untuk menunjang pemberian pelayanan dalam Program JKN.

Adapun inovasi berbasis digital yang dapat dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan diantaranya adalah antrean online, jadwal tindakan operasi, ketersediaan tempat tidur, skrining riwayat kesehatan serta konsultasi dokter secara online melalui Aplikasi Mobile JKN.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Ivan Ravian saat menghadiri rapat bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Selasa (07/03).

Ivan mengatakan, transformasi digital sudah menjadi hal lumrah yang harus dilakukan di era digital saat ini.

Baca juga: Optimalkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi dengan Lembaga Penegak Hukum

Menurutnya, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, BPJS Kesehatan memanfaatkan momen tersebut untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi kunci sukses impelementasi digitalisasi layanan di Kota Tidore Kepulauan, yaitu komitmen dari seluruh fasilitas kesehatan.

Kemauan peserta JKN untuk memanfaatkan serta kolaborasi dari pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dan jaringan internet di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

"Isu dan tantangan di wilayah Kota Tidore Kepulauan ini adalah terkait ketersediaan internet terutama di wilayah kepulauan. Kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal ini, "kata Ivan.

Ivan menerangkan, seiring dengan diraihnya capaian Universal Health Coverage (UHC) pada awal bulan Maret 2023 yang berdampak pada penambahan peserta JKN di Kota Tidore Kepulauan.

Maka jumlah akses layanan kesehatan juga diprediksi akan bertambah. Menurutnya, transformasi digital dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien yang berobat.

Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), peserta dapat memanfaatkan fitur konsultasi dokter secara online melalui Aplikasi Mobile JKN.

Peserta yang membutuhkan pelayanan konsultasi kesehatan, dapat berkonsultasi secara daring ke dokter FKTP terdaftar.

"Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan fitur konsultasi ini. Apabila setelah hasil konsultasi memang dibutuhkan pemeriksaan secara fisik, maka pasien dapat berkunjung ke FKTP terdaftar, "terang Ivan.

Lebih lanjut, Ivan menjelaskan, untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), selain adanya sistem antrean online, peserta juga dapat memanfaatkan jadwal tindakan operasi dan ketersediaan tempat tidur.

Layanan tersebut sudah bisa dimanfaatkannya karena saat ini Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Tidore telah terintegrasi dengan sistem milik BPJS Kesehatan.

Begitu pula fitur jadwal operasi, peserta akan mendapatkan kepastian terkait waktu operasi serta fitur ketersediaan tempat tidur yang merupakan salah satu bentuk transparansi dari rumah sakit untuk menjamin tidak ada diskriminasi layanan.

"Kami akan secara rutin melapor ke pemerintah daerah terkait pemanfaatan inovasi layanan. Masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat juga selalu kami nantikan demi peningkatan memperbaharui fitur-fitur pada Aplikasi Mobile JKN untuk memenuhi kebutuhan peserta, "jelas Ivan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dokumolamo menyatakan, pihaknya siap untuk mendukung implementasi digitalisasi layanan di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Pemerintah daerah telah menyiapkan terkait sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam layanan kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan bagi masyarakat.

Dia menilai, raihan UHC dapat menjadi motor penggerak bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan secara paripurna.

"Saya harap seluruh instansi terkait dapat bekerjasama untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal agar masyarakat Tidore semakin sehat dan sejahtera, "kata Ismail.

Ismail juga menilai langkah digitalisasi layanan yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak.

Baca juga: Tidore Jadi Wilayah ke 7 di Maluku Utara yang Raih UHC, Karena 97 Persen Penduduknya Terdaftar JKN

Menurutnya, tanggung jawab layanan kesehatan bukan hanya ada di pundak BPJS Kesehatan, namun juga seluruh stakeholder terkait. Fasilitas kesehatan harus siap dengan adanya perubahan digital.

Cara kerja dan mindset juga harus dirubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Secara bersama-sama dengan BPJS Kesehatan, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara masif agar digitalisasi layanan ini berjalan sukses, "tutur Ismail. (*)