BPKP Maluku Utara Harapkan Program Kesejahteraan Sosial Bisa Efisien

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemerintah telah mengalokasikan anggaran program Perlindungan Sosial sebesar Rp 502,6 trilliun yang salah satunya dipergunakan untuk penanganan kemiskinan.

Namun, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan September 2022 mencapai 26,36 juta orang.

Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun yang sama pada bulan Maret yaitu sebesar 26,16 juta orang.

Kondisi tersebut mengindikasikan belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas pada program kesejahteraan sosial ini.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut maka BPKP Maluku Utara, turun mengawasi  instansi-instansi terkait yang memiliki program kesejahteraan sosial.

Baca juga: Mayat Korban Mutilasi Ditemukan dalam Koper di Bogor, Kepala dan Kaki Sudah Tidak Ada

Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP Maluku Utara, Daniel Matondang, kepada Tribunternate.com, Rabu (15/3/2023) mengatakan, Program Kesejahteraan Sosial yang telah dianggarkan untuk tahun 2023 oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

" Kami menugaskan dua tim dengan objek pengawasan pada Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Ternate," kata dia.

Menurut dia, fokus pengawasan pada triwulan 1 ini adalah baru kebijakan dan aransemen kelembagaan program kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pemerintah Desa.

"Terkait hal tersebut, Pemprov Maluku Utara  dan Pemkot Ternate menyambut baik pelaksanaan penugasan BPKP," jelasnya.(*)