Referendum Konstitusi, Jalan Uzbekistan untuk Melindungi Hak Asasi dan Kebebasan Manusia

TRIBUNTERNATE.COM - Pada 30 April 2023 mendatang, sebuah referendum untuk mengamandemen Konstitusi Republik Uzbekistan akan diadakan.

Konstitusi baru Uzbekistan dirancang untuk mengubah prinsip 'negara — masyarakat — individu' menjadi 'individu — masyarakat — negara'.

Perubahan prinsip tersebut berarti menempatkan kepentingan individu di atas segalanya.

Menurut draf Konstitusi baru, kehormatan dan martabat seseorang tidak dapat diganggu gugat - tidak ada yang dapat menjadi dasar diskriminasi mereka.

Pada saat yang sama, ambiguitas undang-undang yang timbul dari interaksi warga negara dengan badan-badan negara akan diinterpretasikan ke arah kepentingan warga negara.

Dalam konteks tersebut, perlu dicatat bahwa langkah-langkah ini jelas mencerminkan arah pembangunan negara dan tindakan yang diambil di bidang perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Di Uzbekistan, Pemerintah adalah Penjamin Pengembangan Sistem Pendidikan yang Berkelanjutan

Baca juga: Pendidikan Hak Asasi Manusia di Uzbekistan Baru

Pada tahun 2020, Strategi Nasional Republik Uzbekistan tentang Hak Asasi Manusia telah diadopsi, dan bertujuan untuk melindungi hak-hak pribadi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak dalam bidang pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan mekanisme penerapan standar internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia pada praktik legislasi dan penegakan hukum juga ditetapkan sebagai prioritas.

Masalah perlindungan hak asasi manusia juga menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri Uzbekistan.

Pemerintah sangat mementingkan pengembangan kerja sama internasional di bidang ini.

Interaksi dilakukan sejalan dengan prinsip dasar dan langkah-langkah yang disetujui oleh dokumen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).

Secara khusus, selama pertemuan baru-baru ini antara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dengan Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, perwakilan PBB memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Uzbekistan.

Mengingat Uzbekistan telah berjuang dalam menghapuskan pekerja anak dan kerja paksa, mempromosikan kesetaraan gender, memastikan kemandirian badan peradilan dan Rule of Law.

Perlu digarisbawahi bahwa reformasi yang dilakukan Uzbekistan di bidang ini telah mendapat pengakuan yang layak di tingkat internasional.

Pada Oktober 2020, Uzbekistan resmi menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sebuah badan antarpemerintah yang berwenang dalam sistem PBB, yang dirancang untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Sebanyak 169 dari 193 negara anggota PBB memilih negara Uzbekistan sebagai kandidat.

Peristiwa tersebut terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah kenegaraan nasional negara ini.

Pada Februari 2021, Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengambil bagian dan memberikan presentasi pada sesi sidang ke-46 Dewan HAM PBB.

Untuk pertama kalinya, Uzbekistan diwakili di tingkat politik tertinggi platform HAM global.

Sejak pembentukan Dewan HAM PBB pada 2006 silam, hanya 20 kepala negara yang secara langsung berbicara kepada para delegasi di sesi tahunan badan hak asasi manusia utama dunia itu.

Pada saat yang sama, Uzbekistan adalah yang pertama di antara negara-negara pasca-Soviet yang memanfaatkan hak istimewa tersebut.

Saat ini, komunitas dunia menganggap Uzbekistan Baru sebagai negara dengan transformasi demokrasi yang stabil dan berkembang secara dinamis, negara dengan peluang besar dan tindakan yang praktis.

Misalnya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan bahwa, “Di bawah kepemimpinan Presiden Uzbekistan, negara berkontribusi pada upaya internasional terkait perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan interkoneksi regional, sembari menjalankan proses reformasi yang signifikan. Uzbekistan, sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, telah mengambil kewajiban khusus untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. PBB akan terus mengandalkan Republik Uzbekistan untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.”

Secara umum, dapat ditandai dengan pasti bahwa negara telah memilih jalannya sendiri untuk membangun negara hukum yang demokratis dengan ekonomi pasar yang berorientasi sosial dan membentuk masyarakat sipil.

Tujuan jangka panjang reformasi di Uzbekistan adalah masuknya negara ke jajaran negara demokratis, maju, dan modern serta menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi masyarakat dan tempat yang layak di tengah masyarakat dunia.

Untuk tujuan ini, Uzbekistan bermaksud mengadakan referendum untuk mengamandemen Konstitusi Republik Uzbekistan, yang harus menjamin semua hak asasi dan kebebasan manusia, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, keyakinan, dan kepercayaannya.

Konstitusi baru juga akan memperkuat proses demokrasi di dalam negara yang semakin progresif dan permanen.

(Kedutaan Besar Uzbekistan untuk RI)