Tingkatkan Kualitas Kelola Keuangan, Sekda Kota Tidore Kepulauan Ikut Berkoordinasi dengan BPK RI

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE- Demi meningkatkan kualitas pelaporan Keuangan Pemerintah, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, mengikuti kegiatan Koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 secara virtual, di Ruang Rapat Walikota Tidore, Rabu (29/3/2023).

Acara yang digelara BPK RI itu diikuti Kementerian dan lembaga, serta Pemerintah Daerah se Indonesia melalui zoom meeting maupun ofline serta dihadiri langsung oleh Anggota VI BPK, Pius Lustrilanang, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi.Anggota VI BPK, Pius Lustrilanang mengatakan, para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah di lingkungan AKN VI agar terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

Untuk LKPD, pada tahun 2021, terdapat 233 LKPD yang telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Jumlah ini meningkat dari 222 LKPD pada Tahun 2020 dan 223 LKPD pada Tahun 2019. Kenaikan jumlah Opini WTP menunjukkan upaya yang luar biasa dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

"Raihan opini WTP atas LKKL dan LKPD tersebut hendaknya tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan," kata Pius.

Baca juga: Kue Lalampa, Takjil Buka Puasa Favorit Warga Ternate, Begini Cara Buatnya

Menurut Pius, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan Keuangan Negara.

"Kepala Auditorat dan Kepala Perwakilan BPK di lingkungan AKN VI supaya menerapkan strategi dan kebijakan pemeriksaan agar menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dengan menjunjung tinggi penerapan independensi, integritas dan profesionalisme," pungkas Pius.

Kemudian Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi menyampaikan, kegiatan koordinasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan Hasil Pemeriksaan BPK memuat opini, kesimpulan, dan rekomendasi untuk Kementerian Lemabaga dan Pemrintah Daerah.

Karena BPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan Keuangan Pemrintah Pusat Lembaga dan Pemda, dalam rangka memberikan opini kewajaran penyelenggaran keuangan.

“Komunikasi yang ekeftif sangat diperlukan selama proses pemeriksaa ini,” ujarnya

Sementara, mewakili Gubernur se Indonesia, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengusulkan, yang perlu diperdalam dalam koordinasi tersebut yaitu terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).

Karena ada masalah di daerah terkait petunjuk teknis yang selalu turun pertengahan tahun, sehingga serapan anggaran mengalami keterlambatan.

"Sehingga ini bukan Kepala Daerah yang tidak mau anggaran tapi ada masalah Juknisnya yang baru turun pertengahan tahun, karena kami siap diperiksa BPK tiap tahun.” kata Isran

Isran juga mengharapkan, untuk semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.(*)