Sofifi
Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara Minta Dana Parpol Naik Rp 5000 Persuara
Komisi I DPRD Maluku Utara meminta bantuan dana Parpol tahun 2023 naik sebesar Rp 5000 per suara.
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Komisi I DPRD Maluku Utara meminta bantuan dana Parpol tahun 2023 naik sebesar Rp 5000 per suara.
Hal tersebut ditegaskan usai Komisi I DPRD Maluku Utara menggelar rapat dengan Kepala Kesbangpol, Armain Zakaria, Rabu (3/5/2023) yang berlangsung di sekretariat DPRD Maluku Utara di Ternate.
"Rapat tersebut kita sepakati yang pertama soal meminta bantuan dana Parpol naik dari Rp 1900 naik menjadi Rp 5000 ," ucap Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, Kamis (4/5/2023)
Menurut dia, bahkan hal ini tinggal dikoordinasikan dengan Sekprov, Kepala BPKD dan Inspektorat untuk duduk bersama, sehingga pada APBD perubahan tahun ini sudah dikeluarkan Pergubnya.
"Jadi angka yang akan naik yang termuat dalam APBD untuk dana Parpol ini sebesar Rp 2,5 miliar, jika dana Parpol disetuji menjadi Rp 5000," ujarnya.
Baca juga: Ini 10 Usulan Strategis Pemprov Maluku Utara pada Tahun 2024
Lanjut politisi Golkar Maluku Utara ini, jika melihat angka tersebut masih kecil sekali jika disahkan untuk termuat dalam APBD nanti.
"Anggaran bantuan dana Parpol ini kecil di Kesbangpol, karena anggaran ormas saja sebesar Rp 35 miliar," jelasnya.
"Bahkan yang termuat dalam APBD induk 2023 untuk dana bantuan Parpol hanya Rp 1,1 miliar," sambungnya.
Dia menambahkan, jika melihat dari satu sisi dana bantuan ormas saja bisa sebesar itu, masa dana Parpol tidak bisa naik.
"Seharusnya saat ini sudah dimulai perencanaan naiknya dana Parpol itu, hanya saja Kepala Kesbangpol yang lama tak lakukan," pungkasnya. (*)
DPRD Maluku Utara Tinjau Pagar SMK N 2 Tidore yang Ambruk: Segera Usulkan Perbaikan |
![]() |
---|
Pj Gubernur Maluku Utara Minta Seluruh OPD Siap Hadapi Transisi Pemerintahan |
![]() |
---|
Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa di Ternate Memprihatinkan, Zen Kasim : Akan Direnovasi |
![]() |
---|
BPKAD Warning 7 OPD di Pemprov Maluku Utara yang Belum Serahkan Laporan Keuangan |
![]() |
---|
Akademisi Maluku Utara Dorong Seleksi Terbuka dalam Pembentukan Kabinet Sherly Laos - Sarbin Sehe |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.