BREAKING NEWS: Saiful Turuy Dicopot dari Jabatan Sekda Halmahera Selatan, Ini Masalahnya

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik dikabarkan mencopot Saiful Turuy dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Informasi yang diperoleh TribunTernate.com, pencopotan ini berhubungan dengan masalah kredit macet di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera yang rugikan keuangan daerah mencapai miliaran rupiah.

Di mana, Saiful diduga menandatangani surat persetujuan deposit sebesar Rp 6 miliar ke BPRS tanpa sepengetahuan Bupati. Belakangan, deposit Pemkab Halmahera Selatan ke BPRS tersebut, diduga digunakan untuk menutupi kredit macet.

Selain Sekda Bupati juga merotasi Aswin Adam dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan ke OPD lain. Rotasi ini, juga berhubungan dengan masalah keredit macet di BPRS.

Di mana sebelum kasus ini mencuat, Aswin merupakan salah satu pejabat yang dipercayakan Bupati Halmahera Selatan sebagai kuasa pemegang saham pengendali di BPRS. Namun, Aswin disebut-sebut salah memanfaatkan kuasa itu.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halmahera Selatan Abdul Kadir Adam membenarkan kabar tersebut.

Menurutnya, posisi Saiful Turuy saat ini telah diisi Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan Saiful Turuy sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda.

“Iya Pak Safiun ditunjuk sebagai Plh Sekda pasca pencopotan Pak Saiful dari jabatan,” katanya, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Dorong Sejumlah Gosite di Pulau Bacan Jadi Geopark Nasional

Sementara untuk Aswin Adam, lanjut Abdul Kadir, saat ini menempati jabatan Plt Kepala DPM-PTSP Halmahera Selatan. Sedangkan posisi Aswin, diisi Farid yang sebelumnya menjabat Kepala DPM-PTSP.

“Jadi Pak Aswin Adam sebagai Plt Kadis DPM-PTSP dan Sekda dinonjobkan, ini sesuai perintah Pak Bupati," tandasnya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan telah melakukan penyelidikan masalah kredit macet di BPRS Saruma Sejahtera ini. Di mana, Kejari akan menelusuri indikasi praktik kurupsi di BPRS, karena merugikan keungan daerah cukup besar. (*)