Wacana Kenaikan Gaji PNS Dinilai Sarat Politik karena Muncul Jelang Pemilu 2024, Ini Kata Pengamat

Meskipun erat kaitannya dengan politik, Agus menilai, penyesuaian gaji perlu dilakukan apabila pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan ASN.

Sebab, inflasi sudah melaju pesat selama beberapa tahun terakhir.

"Harus diperhatikan inflasi. Apakah inflasi yang digunakan 5 persen atau 6 persen. Paling tidak itu ditutup kenaikan itu," kata dia. 

Selain mempertimbangkan besaran kenaikan, Agus menyebutkan, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi kas keuangan negara.

Guna menjaga anggaran belanja negara, besaran kenaikan gaji ASN, yang jumlahnya mencapai 4 juta orang, harus diperhitungkan secara matang.

"Negara sanggup enggak. Mana lagi pos (belanja) yang harus dikurangi," ujarnya.

Diumumkan Sri Mulyani

Sebagai informasi, pemerintah tengah mempertimbangkan rencana kenaikan gaji ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) hingga TNI/Polri.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Beberapa waktu lalu bendahara negara tersebut mengungkapkan, rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana tersebut akan diumumkan dalam pidato presiden terkait RUU APBN Tahun 2024 yang bakal dilaksanakan pada 16 Agustus 2023 mendatang.

"Kenaikkan (gaji) PNS InsyaAllah sedang digodok dengan bapak presiden, beliau mempertimbangkan. Nanti beliau yang akan umumkan saat RUU APBN disampaikan," tutur Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rencana Kenaikkan Gaji PNS Dinilai 'Berbau' Politik, Pengamat: Hal yang Biasa"