Pemotongan TKD 2026, Wagub Malut Sarbin Sehe: Gaji ASN Jadi Prioritas

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) bersiap menghadapi kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa Pemprov akan menyesuaikan program kerja dengan tetap memprioritaskan sektor-sektor vital.

“Kita akan prioritaskan kegiatan yang benar-benar prioritas. Yang utama tentu gaji ASN, itu pasti. Setelah itu sektor kesehatan dan pendidikan. Sementara kegiatan lain akan menyesuaikan,” ujar Sarbin saat diwawancarai di Ternate, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: 24 Perusahaan Swasta di Halmahera Selatan Serap 23 Ribu Tenaga Kerja, Ini Rinciannya

Sarbin mengaku, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta arahan langsung Gubernur Malut, Sherly Laos, untuk menentukan langkah penyesuaian anggaran.

Ia juga tak menampik bahwa kebijakan pemangkasan TKD ini akan berdampak terhadap pencapaian visi-misi pemerintah provinsi tahun 2026.

“Pasti berpengaruh, karena ketergantungan kita terhadap dana pusat masih besar. APBD kita belum sepenuhnya mandiri,” jelasnya.

Kendati demikian, Sarbin optimistis bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Maluku Utara akan terus meningkat.

“Sekarang PAD kita sudah mendekati Rp1 triliun. Sebelumnya hanya di kisaran Rp700 hingga Rp800 miliar. Kalau bisa tembus Rp1 triliun, tentu program prioritas bisa tetap berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Is Suib, menilai kebijakan pemotongan TKD sebesar Rp700 miliar lebih ini perlu disikapi serius oleh Pemprov.

“Kalau pemotongan sebesar itu benar terjadi, Maluku Utara bisa kolaps. Karena belanja pegawai kita mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Bayangkan jika dikurangi Rp700 miliar, tentu akan berimbas besar,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Is Suaib menyarankan agar DPRD bersama Pemprov segera menggelar rapat Banggar dan koordinasi lintas-OPD untuk membahas strategi dan skema penyesuaian anggaran.

Baca juga: Bupati Halsel Bassam Kasuba Imbau Warga Waspada Hujan dan Angin Kencang, BPBD Diminta Siaga

“Yang paling penting adalah memastikan belanja prioritas tetap aman, terutama gaji pegawai dan P3K. Jangan sampai hak mereka terganggu akibat pemotongan ini,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah di tengah kebijakan penghematan tersebut.

“Kalau memang anggaran terbatas, fokuslah ke pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini adalah amanat undang-undang dan menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tandasnya.(*)