Mau Perikanan Maluku Utara Maju, Ishak Naser: Cari Kepala Daerah yang Paham

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI-Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Ishak Naser mengemukakan, jika mau memajukan sektor perikanan di Maluku Utara, maka masyarakat harus mencari kepala daerah yang memahami perikanan.

Itu dikatakan Ishak Naser ditengah diskusi peta jalan perikanan Maluku Utara tahun 2023-2024, Sabtu (8/7/2023) malam tadi.

Politisi  senior NasDem Maluku Utara ini, mengatakan, banyaknya ayat-ayat alquran yang membicarakan tentang perikanan, sehingga masyarakat tak harus membutuhkan ustad.

Namun, masyarakat butuh orang yang mengerti soal perikanan.

"Kepala Dinas pun begitu. Artinya kita butuh adalah komitmen membangun perikanan,"jelasnya.

Ia pun tak bicarakan soal sisi tehnis tetapi soal pembuatan kebijakan.

Karena itu kritisi pemerintah daerah. Apalagi, pada Jumat (7/7/2023) lalu mereka  bersama teman-teman Komisi II, baru l mengunjungi PPN Nusantara untuk mengecek ekpsor ikan Maluku Utara.

"Jadi potensi ikan kita jika melihat data itu cukup besar, tetapi yang terpasang di PPN itu hanya 570 ton, dan jika angka ikan itu diekspor keluar apa yang harus dibanggakan," jelasnya.

Itu sebabnya harus dibongkar total sistem ini menurutnya, karena Pemprov Maluku Utara, tak punya perencanaan yang pasti untuk bagimana soal kemajuan perikanan ini.

"Saya kemarin sangat berharap Kepala DKP saat ini usai mengantikan almarhum pak Buyung, bisa melakukan peletakan dasar-dasar peta jalan pembangunan perikanan kusus di perikanan tangkap," tegasnya.

"Karena sejauh ini proses perikanan tangkap kita belum optimal dan penangkapan kita juga tak terukur," sambungnya.

Baca juga: BKIPM Temukan Virus Mengancam Ikan-Ikan dì Halmahera Tengah Maluku Utara

Lebih lanjut lagi kata dia, kenapa bisa begitu, karena Gubernur di daerah ini tak tahu soal mengukur, apalagi Kepala Dinasnya.

"Kepala Dinasnya hanya bisa mengukur anggaran kerja, makannya yang terjadi saling depak di dalam dinas," bebernya.

Dia menambahkan, kelamahan Maluku Utara ini, sejumlah dinas-dinas tehnis tak mampu memposisikan diri, sehingga kadang politisi itu paling dianggap birokrasi dan birokrasi itu paling politisi melebihi politisi itu sendiri.

"Artinya apa lembaga politisi sudah dibirkorasi dan lembaga birokrasi sudah dipolitisasi, sehingga itu yang merusak tatanan lembaga kita  di semua sektor," pungkasnya. (*)