Bahas Konflik Jelang Pemilu, Serdik Sespimti Polri Diskusi Bersama Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Peserta Didik Sekolah Pimpinan Tinggi (Serdik Sespimti) Polisi Republik Indonesia (Polri) Angkatan Ke-32 tahun 2023,  Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Maluku Utara.

Sebanyak dua Serdik Sespimti Polri dengan tiga orang pendamping dari Kelompok Kerja (Pokja) 12.

Dalam kesempatan itu, Partomo selaku Ketua Pokja 12 Sespimti Polri Angkatan Ke-32 Tahun 2023 mengatakan, bahwa pihaknya datangi Pemprov Maluku Utara, dalam rangka melakukan PKDN sebagai Serdik Sespimti Polri angkatan tersebut.

"PKDN ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan kita dalam proses belajar di Sispimti Polri. Dimana sebelumnya kita sudah jalani Praktek Kerja Luar Negeri kemudian saat ini di dalam negeri, dan kita dapatnya di wilayah Maluku Utara," ucap Partomo.

Lanjut dia, terdapat 12 Pokja yang melakukan PKDN di 12 Provinsi, dan salah satunya adalah pihaknya dari Pokja 12 di Maluku Utara yang agendanya berupa diskusi bersama Pemprov membahas tema pengelolaan konflik sosial jelang Pemilu.

"Jadi kita dari  kelompok kerja 12, wilayahnya adalah provinsi Maluku Utara, tema yang dibicarakan adalah masalah pengelolaan konflik sosial guna nanti menghadapi pelaksanaan Pemilu Tahun ahun 2024," jelasnya.

Dari hasil diskusi kata dia, terhadap tema tersebut, pihaknya akan buat produk naskah tulisan yang nantinya dijadikan rekomendasi kepada Pemprov dan Polda Maluku Utara, agar bisa mengantisipasi konflik sosial, utamanya pengelolaan Kamtibmas di Pemilu 2024.

"Kita tahu bahwa Maluku Utara punya historis, kemudian dari situ kita melihat pemetaan ancaman yang potensinya bukan hanya masalah ras tapi masalah budaya. Apalagi jelang Pemilu, itu yang nantinya kita jadikan pendalaman supaya kita berikan rekomendasi," ujarnya.

Baca juga: Hasil Studi Banding Ratusan Kades Dilaporkan ke Bupati Halmahera Selatan

Kendati demikian, Partomo mengaku bahwa berdasarkan paparan Pemprov Malut dalam diskusi tersebut, semua upaya sudah dilakukan, dimana antisipasi dan solusi sudah ada, kemudian kerja sama Forkompimda juga baik tinggal dijalankan.

Sependapat dengan itu, Sekdaprov Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir menuturkan, bahwa Provinsi Maluku Utara punya sejarah panjang yang menjadi latar belakang kondisi, disamping itu juga punya sejarah Pemilu dan Pilkada sebelumnya termasuk Tahun 2019.

"Dalam sejarah panjang itu ada hal-hal terkait dengan kerawanan sosial, politik dan kerawanan penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan sebagainya. Dimana hal tersebut menjadi atensi kita menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024," terang Sekdaprov.

Lanjut dia, bahwa pihaknya mengapresiasi kedatangan Serdik Sespimti Polri yang menjalani PKDN ini untuk melakukan penggalian informasi terkait pengelolaan konflik sosial di Maluku Utara yang akan dijadikan karya tulis dalam PKDN tersebut.

"Kita mengapresiasi karena diskusi yang dilakukan cukup membangun dan mereka sudah mengcover data dan informasi sebelum kita pertemuan. Sehingga diskusi ini kita mempelajari bagaimana situasi dan kondisi kita menuju Pemilu Tahun 2024," jelasnya.

Alumni STPDN Jatinangor ini menegaskan, pada dasarnya yang didiskusikan mengenai potensial konflik sosial dan konflik di Pemilu dan Pemilukada dan kita mendapatkan masukan masukan dari Serdik Pokja 12 itu.

"Jadi masukan-masukan yang diberikan terkait dengan data pemilih, dimana butuh kita kroscek lebih baik. Oleh karena itu kita diskusikan terkait koordinasi dengan Forkompimda kemudian stakeholder dan tokoh masyarakat agar berkembang baik," pungkasnya.(*)