Kanwil DJPb Maluku Utara Paparkan Realisasi 'Torang pe APBN' Edisi Juli 2023

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, melaksanakan agenda rutin media briefing "Torang Pe APBN" Edisi Juli 2023.

Acara acara tersebut, dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan beserta media lokal di Maluku Utara.

Acara diawali dengan pemaparan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malit, Tunas Agung Jiwa Brata, terkait kondisi ekonomi Indonesia yang tetap terjaga.

"Solid, ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali meskipun masih menghadapi berbagai tantangan."

Baca juga: Berkas Kasus Ayah Bunuh Anak Kandung di Taliabu Lengkap, Komang: Bakal Diserahkan ke Kejari

"Berupa isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur,"kata Tunas Selasa (1/8/2023).

Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Malut.

Juga memberikan pemaparan terkait aktivitas ekonomi dan keuangan di Maluku Utara yang terjaga baik.

"Perlambatan laju ekonomi berpeluang terjadi pada kuartal II Tahun 2023. Surplus neraca perdagangan terus berlanjut hingga bulan keenam."

"Diikuti dengan kinerja sektor keuangan yang stabil seiring dengan pertumbuhan DKP dan kredit yang masih cukup tinggi, "cetusnya.

Dari sisi inflasi, pada bulan Juni 2023 semakin membaik pada angka 5,37 persen  (yoy) dengan andil terbesar dari sektor makanan, minuman, dan tembakau (beras, rokok filter) serta transportasi (bensin).

"Risiko inflasi ke depan perlu dimitigasi, khususnya potensi terjadinya El-Nino yang akan memengaruhi harga bahan pangan di Maluku Utara, "tuturnya.

Selian ia menjelaskan, kinerja fiskal regional Malut pada Juni 2023 tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

APBN Regional Malut mencatat bahwa hingga Juni 2023, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp1,9 Triliun (57,25 persen dari target).

Dan mengalami kenaikan sebesar 54,81 persen (yoy) yang ditunjang oleh kenaikan PPh Non-Migas.

Sementara dari sisi belanja, belanja APBN mengalami kenaikan sebesar 12,99 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp7,4 Triliun (43,74 persen dari pagu belanja).