Hutang Pemprov Maluku Utara Terus Dipersoalkan, DPRD Minta Kejelasan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI-  Kejelasan rincian  hutang bawaan saat ini milik Pemprov Maluku Utara terus dipersoalkan.

Hal tersebut muncul pernyataan dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku Utara, Jasmin Rainu saat rapat paripurna di kantor DPRD Maluku Utara yang dihadiri langsung Wakil Gubernur M, Ali Yasin Jumat kemarin.

"Pimpinan DPRD yang terhormat sebenarnya hutang kita (Pemprov Maluku Utara,) ini itu berapa besar, karena terlalu simpang siur seperti ada Rp 900 miliar, ada yang Rp 600 miliar lebih dan ada yang terbaru Rp 386 miliar,"tanya Jasmin.

Baca juga: Bacaleg dari Partai Gerindra Halmahera Barat Dinyatakan Lengkap, Optimis Raih 6 Kursi di Pileg 2024

Menurutnya, jangan sampai simpang siur besaran hutang ini nanti akan bisa menganggu dana aspirasi DPRD tahun ini dan tahun 2024 nanti.

"Dana aspirasi DPRD itu penting, karena sebagaimana menjawab janji-janji Gubernur kepada masyarakat saat waktu kampenya dan belum terealisasi," ujar Jasmin yang juga anggota DPRD asal Dapil Halmahera Utara-Pulau Morotai.

Dia menegaskan, pihaknya hanya ingin mengingatkan saja pimpinan DPRD, jangan sampai polemik ini bisa mengganggu dana aspirasi DPRD.

"Masyarakat itu sudah berharap banyak dalam aspirasi itu, dan ini bentuk jawaban janji-janji politik Gubernur ke masyarakat, yang dikawal melalui DPRD," pungkasnya.(*)