Realisasi Pendapatan Pemprov Maluku Utara Masih Rendah

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Realisasi pendapatan Pemprov Maluku Utara di APBD tahun 2023 masih rendah.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatary mengatakan, berdasarkan data, realisasi pendapatan APBD Pemprov Maluku Utara per 31 Agustus, masih  rendah yakni sebesar 42,30 persen.

Sementara realisasi belanja anggaran APBD tahun 2023 hingga 31 Agustus, masuk presentasi belanja terkecil, yaitu sebesar 34,19  persen.

Menurutnya, untuk realisasi pendapatan APBD Kabupaten/kota lainnya per 31 Agustus seperti Kabupaten Taliabu 34,72 persen, Kabapten Halmahera Selatan 35,21 persen, dan Kabupaten Halmahera Barat 35,93 persen, Halmahera Tengah 36,05 persen

" Sedangkan, Halmahera Timur 36,30 persen,  Halmahera Utara 36,38 persen, Kota Ternate 39,76 persen dan Kota Tidore Kepulauan 42,63 persen," ujarnya dalam rakor, Rabu (06/9/2023).

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Rakor Tentang Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2023

Selain itu lanjut Sri, sementara Realisasi Belanja Anggaran APBD 2023 hingga 31 Agustus 2023, masuk presentasi seperti Kabupaten Halmahera Tengah 27,65 persen, Kota Tidore Kepulauan 40,85 persen dan Kota Ternate 42,17 persen.

"Melihat dari trend perkembangan realisasi penyerapan Pendapatan dan anggaran yang masih termasuk sangat kecil, maka diharapkan kepada semua pemangku kepentingan di daerah Provinsi, Kabupaten/kota se Maluku Urtara, agar lebih serius bekerja,  mensupport percepatan pencairan anggaran SKPD," jelasnya.

Bahkan harus memfasilitasi sejak dini kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi dalam realisasi penyerapan anggaran, dan berperan aktif koordinasi dan monitoring serta melakukan langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran APBD di Maluku Utara.

"Belanja APBD secara efisien dan efektif hanya dapat terwujud apabila didasari oleh niat yang tulus semata-mata bekerja untuk bangsa dan daerah Moloku Kie raha yang kita cintai ini," pungkasnya.(*)