Pemprov Maluku Utara Rakor Tentang Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2023

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemprov Maluku Utara rakor monitoring  percepatan penyerapan realisasi APBD dengan  10 kabupaten/kota.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatary dalam rakor itu mengatakan,  untuk mengevaluasi kinerja dan mengetahui progres penyerapan anggaran juga tentang informasi penyusunan anggaran, pelaksana dan hambatan dì masing-masing daerah.

"Jadi memang ini semacam koordinasi dari seluruh Kabupaten/ kota dì Maluku Utara,”jelasnya, Rabu (6/9/2023).

Disamping itu menurutnya, belanja daerah dan harmonisasi kebijakan Fiskal perlu memperhatikan pula penerimaan daerah.

Peningkatan Pendapatan asli Daerah dengan tetap menjaga beban masyarakat dan iklim usaha.

"Demikian juga pemanfaatan transfer ke daerah untuk vertikal Imbalance, Horizontal Imbalance serta Akselerasi dan Afirmasi Pembangunan, perlu diperhatikan sinergi pembiayaan dan pendanaan," katanya.

Baca juga: Ini Capaian DAK Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota di Maluku Utara TA 2023

Bahkan peningkatan kapasitas daerah dalam belanja harus fokus pada kebutuhan prioritas dan sifatnya produktif.  Efisiensi melalui penggunaan standar harga dan analisis biaya menjadi perhatian bersama.

"Disisi lain peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai pengelola keuangan daerah harus terus mendapat perhatian," ungkapnya.

"Demikian juga dengan penguatan pengawasan internal pemerintah daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah," sambungnya.

Ia menambahkan, mewakili  Pemprov Maluku Utara mengucapkan selamat mengikuti Rakor ini, semoga melalui kegiatan ini dapat menguatkan komitmen kerja, menanamkan jiwa profesionalitas.

" Dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penyelsaian masalah rendahnya Penyerapan Anggaran di setiap Pemerintah Daerah," pungkasnya.(*)