8 Bulan Guru Honorer Daerah Maluku Utara Belum Terima Gaji, Ruslan Kubais: Seperti Perbudakan Saja

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Memasuki akhir masa jabatan Abdul Ghani Kasuba, sebagai Gubernur Maluku Utara.

Namun 8 bulan gaji guru Honorer Daerah (Honda) se Maluku Utara, masih menunggak dan belum terbayarkan.

Anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi Nasdem, Ruslan Kubais menegaskan.

Dihadapan Gubernur Maluku Utara, dirinya ingin kembali mengingatkan meski hal ini.

Baca juga: Buka Musda ke-IV, Bupati Halmahera Selatan: Muhammadiyah Selalu Beri Masukan Pengembangan SDM

Sudah disuarakan berulang-ulang kali oleh DPRD, soal gaji guru Honda belum terbayarkan.

"Sebenarnya hal ini harus diseriusi, sehingga saya beranggapan, ini adalah sistem politik perbudakan, "teriaknya.

Pada rapat paripurna yang juga diikuti Gubernur Maluku Utara, Rabu (13/9/2023) kemarin.

"Yang kemudian hanya memeras tenaga orang, tetapi lupa membayar upah, dan ini hal miris kita semua, "sambungnya.

Menurutnya, maka dari itu, apalagi yang harus kita semua mengnarasikan hal besar apa.

Dan perubahan apa yang akan dibicarakan lagi, untuk daerah ini.

"Kita tak boleh menutupi hal tersebut, dengan indikator melakukan pembangunan infrastruktur, bukan begitu."

"Tetapi pintar mencerdaskan kehidupan bangsa jauh lebih penting, dan guru sebagai instrumen yang harus diperhatikan, bukan diabaikan, "ujarnya.

Lanjutnya, hal ini juga adalah perintah institusi, kenapa pemerintah harus abaikan begitu saja.

Sehingga hal ini baiknya harus ada kepastian, dari Pemprov Maluku Utara.

"Jadi Pak Gubernur sebelum mengakhiri masa jabatannya, hal tunggakan gaji Guru Honda harus selesai."

"Karena kami sudah tak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, "jelasnya.

Sementara anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDI-P, Diane Sumendap menyuarakan hal serupa.

Di mana ia menegaskan, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba sebagai Kepala Daerah.

Secepatnya menuntaskan visi-misi Gubernur secara komprehensif, dan tak mengabaikan satu hal.

"Yang pertama, Gubernur harus memperhatikan sirkulasi keuangan daerah saat ini."

"Yang mana harus mengatur kesflo kita, sehingga jangan adanya pemenuhan disatu kas yang melimpah."

"Kemudian ada satu aspek penting yang harus diperhatikan, namun itu terabaikan, "tegasnya.

Seraya menginghatkan, gaji Honda merupakan catatan penting, apalagi diakhir periode.

Masih diperhadapkan dokumen KUA PPAS APBD Perubahan 2023, dan KUA PPAS APBD 2024.

Baca juga: DLH Maluku Utara Klaim Air Sungai Sagea Bisa Dikonsumsi, Sahril Taher: Pembohongan Publik

"Maka dari itu, saya mengimbau adalah berhenti kita berasumsi bilangan-bilangan yang terkesan imajiner."

"Dan marilah kita realistis dalam segala hal, agar supaya sistem keuangan ini berjalan normal."

"Demi kepentingan warga, bukan kepentingan warga yang dibalut dengan kepentingan kita, "pungkasnya. (*)