Kaesang Pangarep Gabung PSI, Pengamat: Jokowi Tahu Betul Bisa Dipecat dari PDIP

TRIBUNTERNATE.COM - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, telah resmi terjun ke dunia politik dengan bergabung di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tak tanggung-tanggung, suami Erina Gudono itu bahkan sudah didapuk sebagai Ketua Umum PSI, menggantikan Giring Ganesha.

Bergabungnya Kaesang Pangarep dengan PSI mendapat tanggapan dari sejumlah pengamat, seperti analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, dan pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga.

Kedua pengamat itu menyoroti terpilihnya Kaesang Pangarep jadi Ketua Umum PSI dan kaitannya dengan sang bapak, Jokowi.

Baca juga: Pilu Kisah Aipda Rully: Mengalami Kebutaan, Rumahnya Sederhana, Istri Rela Jadi Cleaning Service

Baca juga: Kasus Guru Madrasah di Demak Dibacok Muridnya Sendiri: Diduga karena Nilai Jelek, Pelaku Ditangkap

Nasib Jokowi di PDIP, Apa Ada Kemungkinan Dipecat?

Analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai bahwa hal ini tentu saja membuat PDIP tidak nyaman.

Kondisi ini bakal mengubah konstelasi politik di PDIP

Lantaran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP ada ketentuan di mana satu keluarga harus berada di dalam partai yang sama.

“Apakah Jokowi tidak tahu hal tersebut? Pasti tahu. Ketentuan itu ada di AD/ART PDIP nomor 25a. Jadi Jokowi sudah tahu risikonya bisa dipecat,” kata Ginting kepada wartawan ditulis pada Selasa (26/9/2023).

Lanjut Ginting, pemecatan pernah terjadi pada Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn) Murad Ismail.

Belum lama ini Murad yang merupakan Ketua DPD PDIP Maluku dan istrinya menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). 

Murad langsung dicopot dari posisinya sebagai Ketua PDIP Maluku dan sekaligus dipecat dari PDIP.

“Jadi kita tunggu saja, apakah PDIP berani memecat Jokowi serta anaknya Gibran dan mungkin juga menantunya Boby,” ungkap dia.

Selain itu, kondisi ini makin memperlihatkan adanya konflik Jokowi dengan Megawati, di mana pada pemilu 2024, Jokowi mungkin tidak lagi berpihak ke PDIP.

“Skenario politiknya, Jokowi akan mendorong PSI agar bisa lolos menjadi partai politik di parlemen sesuai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen pada Pemilu Legislatif 2024,” kata Ginting.