Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sofifi

Anggota DPRD Menilai Pemprov Maluku Utara Abaikan Satpol PP, Dukcapil dan Damkar

Komisi I DPRD Maluku Utara menilai Pemprov mengantirikan instansi seperti Satpol-PP, Damkar dan Dukacapil.

|
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Jainal Samad. 

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Komisi I DPRD Maluku Utara menilai  Pemprov mengantirikan instansi seperti Satpol-PP, Damkar dan Dukacapil.

Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Jainal Samad mengatakan hingga kini Satpol-PP,  Damkar dan Dukcapil tak punya kantor sendiri.

"Bukan itu saja, peralatan pendukung kerja juga sampai saat ini tak  memadai, bahkan mobil kebakaran saja hanya ada satu unit selama ini. Bagi saya Pemrov terkesan abaikan dinas ini," ucap dia, Minggu (1/9/2023).

Menurutnya, bahkan alat kelengkapan kebakaran seperti obat-obatan dan cairan untuk menyemprot api biar padam ternyata belum ada.

Kemudian Dukcapil pun demikian. Peralatan pendukung dan kantor juga belum maksimal bahkan kantor juga  masih satu atap dengan kantor Gubernur.

"Lebih miris lagi anggaran sosialisasi ke kabupaten/kota se Maluku Utara sangat minim. Bahkan diketahui beberapa dinas pagawainya hanya terima gaji saja setiap bulan tak ada tunjangan," jelasnya.

Baca juga: 70 Contoh Doa Ucapan Pernikahan Islami, Penuh Makna Diberikan Kepada Teman Sahabat dan Saudara

Lebih jauh lagi ia mengatakan, seperti dengan Badan Perbatasan yang tugasnya harus turun di beberapa daerah yang menjadi daerah perbatasan langsung dengan negara luar.

Bahkan SKPD tersebut sangat penting jadi Gubernur harus perhatikan anggaran kerjanya.

"Kenapa kami anggap penting, karena tugas mereka itu berat dimana bisa memantau langsung dilapangan daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk warga asing yang ingin bekerja di Maluku Utara," katanya.

Bahkan itu, ada dua daerah rawan pintu masuk ke Maluku Utara dari negara lain yang harus mereka jaga seperti di Morotai dan Halmahera Tengah.

"Hanya saja tugas seperti itu butuh anggaran yang cukup besar, tetapi dari pembiayaan APBD SKPD ini tak mendapatkan rutin, apalagi kantor juga masih satu atap dengan kantor Gubernur, ini miris bagi kami," terangnya.

"Seharusnya dengan menghadapi Pemilu 2024 nanti, penting bagi catatan untuk Gubernur harus segera menyelesaikan persoalan ini walaupun tak bisa mengakomodir semuanya, tetapi bagaimana bisa mengatasi persoalan di internet sendiri," pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved