Temuan BPK Maluku Utara Proyek RSUD Mudaffar Sjah Morotai, Julys Giscard: Itu Denda, dan Sudah Lunas

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kadis Kesehatan dan KB Pulau Morotai, Julys Giscard Kroons mengaku pihak ke tiga pembangunan RSUD Mudaffar Sjah Morotai.

Sudah menyelesaikan temuan/tunggakan seperti yang disangkakan, BPK Perwakilan Maluku Utara beberapa waktu lalu.

Di mana BPK Perwakilan Maluku Utara menemukan adanya keterlambatan anggaran, untuk tiga proyek besar di Pulau Morotai.

Yakni pembangunan RSUD Mudaffar Sjah Morotai, Morotai Mall dan Water Front City Tahap II.

Baca juga: Semangat Gotong Royong TNI-Polri dan Warga Terlihat pada TMMD ke 118 Kodim 1501 Ternate

"Sudah kita tagih dan sudah terbayar lunas, "katanya usai Apel Kedisiplinan, Senin (2/10/2023).

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi mengaku temuan BPK Perwakilan Maluku Utara adalah denda keterlambatan pekerjaan.

Sehingga OPD yang membawahi sejumlah proyek, harus melakukan penagihan ke pihak ke tiga dalam hal temuan BPK Perwakilan Maluku Utara tersebut.

"Temuan itu bersifat denda, karenanya kami minta OPD terkait lakukan penagihan ke pihak ketiga, "katanya belum lama ini.

Diketahui, temuan BPK Perwakilan Maluku Utara yang kemudian ditindaklanjuti Inspektorat Pulau Morotai adalah proyek pembangunan RSUD Mudaffar Sjah, Morotai Mall dan Water Front City Tahap II.

Proyek pembangunan Morotai Mall dikerjakan dua tahap, yang melekat pada Dinas Perindagkop dan UKM Pulau Morotai.

Pertama dibangun pada Maret 2022, dengan anggaran Rp 24 miliar lebih bersumber dari DAK dan DAU, ditambah dana sharing pusat dan daerah.

Kemudian tahap kedua pada 2023, sumber dana dari DAK sebesar Rp 10 miliar.

Baca juga: Maluku Utara Urutan Pertama Indeks Kerawanan Netralitas ASN, Pj Bupati Morotai Beri Imbauan Tegas

Sementara proyek pembangunan RSUD Mudaffar Sjah dengan nilai proyek sebesar Rp 43,3 Miliar, yang melekat pada Dinas Kesehatan dan KB Pulau Morotai.

Selanjutnya, pembangunan Water Front City tahap II. Proyek ini dibangun menggunakan DAU sebesar Rp 21 miliar, untuk penimbunan.

Dan DAK Dinas Pariwisata Pulau Morotai sebesar Rp 19 miliar, untuk bangunan fisik. Proyek ini ditargetkan tuntas tahun ini. (*)