Pemuda Muhammadiyah Morotai Nilai Sofia Doa Tak Paham Kerja-kerja Jurnalis

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Ketua Pemuda Muhammadiyah, Pulau Morotai, Maluku Utara, Ali Akbar Djaguna, menyatakan kekhawatirannya  terhadap perilaku pejabat pemerintah di Morotai terhadap wartawan.

Seperti yang dialami sejumlah Wartawan Morotai saat meliput apel kedisiplinan di Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (9/10/2023) pagi.

Dimana, salah satu Staf Ahli, Sofia Doa, dengan lantang mengarahkan Satpol PP untuk mengusir Wartawan dari areal Kantor Bupati.

Karena tidak mengizinkan Wartawan merekam atau mengambil gambar dari setiap penyampaian pejabat di apel pagi tersebut.

Karena menurut pejabat tersebut, Wartawan tidak punya dasar untuk mengekspos penyampaian apa saja yang diucapkan pejabat saat memberikan pengarahan di apel pagi.

Sikap Sofia itupun  mendapat kecamatan  banyak pihak.

Sofia pun dianggap sebagai pejabat 'awam' yang buta akan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

Baca juga: AJI Ternate Kecam Pejabat di Morotai Halangi Wartawan Meliput di Kantor Bupati

Kata Akbar, sebagai organisasi yang peduli akan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berbicara, dan transparansi, Muhammadiyah merasa penting mengutuk tindakan yang menghambat pekerjaan wartawan.

Wartawan, bagi Akbar, memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Wartawan juga, lanjut dia, adalah mata dan telinga publik yang memastikan pertanggungjawaban dalam pemerintahan, dan mempromosikan transparansi.

"Kami mendesak semua pihak, terutama pejabat publik, untuk menghormati hak-hak wartawan untuk melakukan peliputan tanpa gangguan atau ancaman," tegas Akbar Senin (9/10/2023).

Dikatakan, kehadiran wartawan dalam setiap proses publik adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi yang sehat.

Akbar menekankan jika Pemuda Muhammadiyah sangat mendukung upaya untuk menjaga kebebasan pers dan memastikan bahwa wartawan dapat bekerja dengan aman dan tanpa takut.

"Kami juga meminta kepada lembaga hukum dan otoritas terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika ada pelanggaran hak-hak wartawan," cetusnya.

Muhammadiyah, kata Akbar, siap berkolaborasi dengan semua pihak yang memiliki tekad untuk menjaga kebebasan pers, dan nilai-nilai demokrasi.

"Kebebasan pers adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan," pungkas Akbar.(*)