Pinjaman Pemprov Maluku Utara dengan PT SMI Tak Libatkan DPRD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Anggota Banggar DPRD Maluku Utara, Jainal Samad mengatakan pinjaman dana dari Pemprov Maluku Utara ke PT SMI dalam pembangunan RSU Sofifi tanpa melibatkan DPRD.

Hal tersebut ditemukan Banggar DPRD Maluku Utara, saat melakukan rapat dengan PT SMI baru-baru ini di Jakarta.

Menurut politisi senior Partai Berkarya Maluku Utara, meski tak melibatkan pimpinan wakil rakyat dalam pinjaman anggaran belasan miliar ke PT SMI.

Untuk beberapa pembangunan di Pemprov Maluku Utara, akhirnya diketahui pembayaran pinjaman ini tak melekat di batang tubuh APBD selama ini.

Baca juga: Perubahan Status dari Korem Ternate ke Kodam Maluku Utara Menunggu Waktu

"Jadi tak melekat di APBD dan hanya dibayar langsung dari hasil pinjaman tersebut, makanya menjadi persoalan. Karena pembayaran dibiayai lewat APBD," ucapnya, Sabtu (14/10/2023).

"Bahkan ini ujung-ujungnya kita dengan Pemprov akan bersama-sama mencari solusi, agar bagaimana bisa membayar hutang pinjaman ke PT SMI yang diketahui cukup besar, "sambungnya.

Baca juga: Pembahasan KUA PPAS APBD 2024 Pemprov Maluku Utara Belum Ada Kata Final

Lanjutnya, pihaknya akan melakukan rapat bersama dengan TAPD, namun semua tergantung dari unsur pimpinan, karena dalam hal pihaknya tak pernah sama sekali dilibatkan dalam proses pinjaman waktu itu.

"Namun dalam hutang pinjaman ke PT SMI sebesar Rp 18 miliar tetap dilakukan pembayaran dan tak memakai bunga."

"Apalagi hutang ini bukan hanya pembangunan RSU Sofifi. Namun juga pembangunan sejumlah jalan di beberapa titik di darat Halmahera, "pungkasnya. (*)