Jokowi Jangan Paksa Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Pakar: Kinerja Bagus tapi Nanti Rakyat Muak

TRIBUNTERNATE.COM - Nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ikut terseret setelah adanya putusan MK yang mengizinkan individu di bawah 40 tahun untuk menjadi capres atau cawapres.

Ayah Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan agar tidak memaksakan putra sulungnya untuk langsung maju di kontestasi nasional ini.

Pasalnya, kinerja Jokowi yang cenderung bagus dalam pembangunan akan terkenang di hati rakyat.

Baca juga: Ternyata Mahfud MD Pernah Ditawari Jadi Cawapres Prabowo dan Anies, Ini Alasan Pilih Ganjar

Baca juga: Siapa Istri Mahfud MD Cawapres Ganjar, Zaizatun Nihayat Kenal saat Kuliah, Pekerjaan Guru SMA

Namun, Jokowi bisa meninggalkan kesan buruk, bahkan membuat masyarakat muak jika sampai Gibran maju menjadi cawapres.

Hal ini diungkapkan oleh pakar politik Ikrar Nusa Bhakti.

Ia berpendapat, Presiden Jokowi yang sudah memimpin Indonesia selama 2 periode seharusnya mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan warisan yang baik.

"Presiden Jokowi itu sudah bagus, warisan pembangunannya sudah bagus, pendapatan per kapita sudah baik, dia membangun Papua, maka sebaiknya meninggalkan warisan yang baik dan smooth landing," kata Ikrar saat dihubungi pada Kamis (19/10/2023).

Ikrar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat politis demi kepentingan pihak tertentu.

"Politisasi MK itu kental sekali. MK sudah menjadi lembaga yang melakukan yudisialisasi terhadap hal-hal yang berbau politik. Dan jangan menyalahkan kalau orang mencurigai putusan ini ada kepentingannya Gibran," papar Ikrar.

Ikrar mengatakan, putusan MK itu seolah memperlihatkan terdapat sinyal kuat buat menjaga kepentingan kekuasaan dari penguasa, dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat.

"Seperti seolah jadi raja menurunkan ke putra mahkota," ucap Ikrar.

Dia mengatakan, jika Presiden Jokowi menegaskan sikapnya dengan melarang Gibran supaya tidak berlaga dalam Pilpres 2024, kemungkinan sikap rakyat akan melunak.

Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, menurut Ikrar, bisa memicu kegaduhan baru dalam perpolitikan Tanah Air, dan memberikan contoh buruk dalam proses demokrasi.

"Kalau enggak, ini bukan mustahil terjadi perlawanan rakyat. Bukan dalam artian amuk massa, tapi mereka kemungkinan akan berbalik, dari yang tadinya mendukung menjadi muak."

"Bisa-bisa akhir jabatannya hard landing, atau bisa jadi crash landing," ujar Ikrar.