Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sentilan Taufik Madjid untuk Pemkab Morotai: Dana Desa Dipelintir, Puluhan BUMDes Tak Aktif

Sekjen Kemendes PDTT RI, Taufik Madjid menyentil Dana Desa (DD) yang banyak titipan program dari Pemkab Pulau Morotai

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Fizri Nurdin
STATEMENT: Taufik Madjid saat menyampaikan sambutannya di sosialisasi dan visitasi Desa yayasan, di kesempatan itu juga ia menyentil soal dana desa yang banyak dapat titipan program dari Pemda, Bertempat di Aula Kantor Pemerintah Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Senin (30/10/2023). 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kemendes PDTT RI telah mengcover, informasi adanya dugaan intervensi.

Pengelolaan Dana Desa (DD), yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai.

Tak hanya itu, ketidak aktifkan puluhan BUMDes juga mulai menjadi perhatian.

Melalui Sekjen Kemendes PDTT RI, Taufik Majid. Masalah ini akan ditelusuri kebenarannya.

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub Buka Rangkaian Kegiatan HUT ke 17 Desa Wayafli

"Yah aturannya, Undang-undang Desanya begitu, saya datang ke sini juga dalam rangka kalau ada informasi seperti itu."

"Yah kita akan cek, masalahnya apa?. Terutama ke Dinas yang menangani DD."

"Termasuk di dalamnya memfasilitasi pengembangan BUMDes, "ungkapnya, Senin (30/10/2023).

Dibalik itu, Taufik Madjid mengaku tertarik dengan potensi Pulau Morotai.

Yang cukup strategis sehingga bisa didorong, untuk pembangunan Maluku Utara.

Salah satunya adalah Bidang Pariwisata, yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa.

"Harus ada pelatihan, kita berharap BUMDes yang akan mengelola wisata pantai, wisata Bahari."

"Wisata kuliner dan wisata Desa. Dan juga mengelola hasil perkebunan, pertanian dan perikanan, "katanya.

BUMDes, kata dia, Bes On-nya pada Sumber Daya Alam (SDA), jadi kedepan akan dikembangkan.

Baca juga: Rusli Sibua vs Benny Laos, Eks Penguasa Ini Bakal Fight di Pilbup Morotai 2024, Siapa yang Menang?

Karena Pemdes dan Pemerintah Pusat hanya memfasilitasi. Tapi jenis usahanya harus berdasar sumber daya yang dimiliki.

"Kita tetap dorong, satu BUMDes satu Desa satu produk unggulan, supaya DD bisa maksimal."

"Jadi semua tergantung pada warga desa-nya, mau usaha apa, tergantung warga, "pungkasnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved