Morotai Ikut Pemprov Maluku Utara Terkait Penetapan UMP 2024

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Terkait penetapan/penerapan Upah Minimum Pulau Morotai 2024.

Pemkab Pulau Morotai akan mengikuti hal itu, sesuai arahan Pemprov Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pulau Morotai, Ansar Tibu, Selasa (14/11/2023).

"Kita di Morotai kan pakai Upah Minimum Provinsi (UMP), jadi informasi soal itu, kami belum terima, "katanya.

Baca juga: Angka Stunting 31, 2 Persen Tertinggi ke 4 di Maluku Utara, Pemkab Morotai Target Tuntas Akhir Tahun

Karenanya, jika sudah ada penetapan/penerapan UMK 2024 dari Gubernur Maluku Utara.

Pihaknya sesegera mungkin menindaklanjuti, penerapan/penetapan UMP 2024 ke 19 perusahaan.

"Ada 19 perusahaan di Morotai, yang beroperasi di sektor perdagangan, konstruksi dan perhotelan."

"Dari sektor itu, semuanya tidak menggunakan UMP, sebab tergantung pendapatan."

"Namun untuk sektor perdagangan dan konstruksi, tetap menggunakan UMP."

"Jadi kalau pas ada keputusan Gubernur, kita tetap teruskan ke perusahaan."

"Dan kita cek juga, dan rata-rata menggunakan UMP kita ikut Provinsi, "tandasnya.

Berikut rincian UMK/UMP Maluku Utara 2023

1. Kota Ternate: Rp 3.016.000

2. Kabupaten Halmahera Barat: Rp 2.976.720

3. Kabupaten Halmahera Selatan: Rp 2.976.720