Pemkab Halmahera Selatan Didesak Perhatikan Fasilitas Pendidikan di Gane dan Joronga

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Joronga (IPPMAJOR) mendesak Pemkab Halmahera Selatan agar memperhatikan fasilitas pendidikan jenjang SD di wilayah Gane Timur dan Kepulauan Joronga.

IPMAJOR pun menilai Dinas Pendidikan hanya fokus kepada kondisi pendidikan di Pulau Bacan sebagai ibukota kabupaten.

Sementara sekolah di luar Pulau Bacan, luput dari perhatian.

Menurut IPMAJOR, pada saat gempa bumi berkekuatan 7,2 skala richter melanda wilayah Gane dan Kepulauan Joronga, banyak infrastruktur pendidikan sudah tidak layak dijadikan tempat untuk proses belajar mengajar.

"Di samping masalah itu, tentu ada masalah lain, yaitu berkurangnya jumlah peserta didik yang masuk mendaftar di sekolah yang pernah dilanda gempa," ujar Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan IPMAJOR Sahri Yunus, Minggu (19/11/2023).

Sahri menyebut salah satu sekolah yang luput dari perhatian Pemkab Halmahera Selatan pasca gempa bumi tersebut adalah SDN 222 di Kepulauan Joronga.

Sekarang ini, sekolah itu mengalami penurunan drastis dalam penerimaan peserta didik beberapa tahun berjalan.

"Selain itu untuk kualitas pendidikan yang juga banyak menuai masalah disebabkan kurangnya sosialisasi pihak instansi terhadap masyarakat."

Baca juga: Bassam Kasuba Ajak BRI Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Halmahera Selatan

"Padahal kita tahu bahwa pendidikan menjadi unsur yang paling utama dalam membangun peradaban. Kita juga bisa tahu, sejauh mana keseriusan Dinas Pendidikan terhadap kualitas pendidikan," tandasnya.

Sahri juga mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kondisi pendidikan di Kepulauan Joronga kepada Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan yang saat itu dijabat Safiun Radjulan lewat dialog publik pada awal tahun 2023.

Namun, dialog tersebut belum berbuah manis.

Karena itu, IPMAJOR mendesak Plt Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba mengevaluasi seluruh Kepsek SD di Kepulauan Joronga.

Sahri pun menegaskam jika Dinas Pendidikan tidak mengambil langkah cepat, maka akan digelar demonstrasi besar-besaran.

"Kami meminta sikap tegas dari Pemda dalam hal ini Bupati dan Dinas Pendidika  untuk serius melihat persoalan pendidikan di Joronga khususnya. Kalau tidak, kami gelar aksi," tutupnya. (*)