Oknum Caleg di Morotai Diduga Cari Dukungan Pakai Bantuan Program Keluarga Harapan

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Oknum  Caleg dì Pulau Morotai  inisial FL diduga pakai bantuan  Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memuluskan langkahnya menuju parlemen .

Kabarnya, FL tak undur diri dari  pendamping program tersebut, sekalipun namanya sudah terdaftar sebagai Daftar Calon  Tetap (DCT) pada Pileg 2024 Mendatang.

Berdasarkan informasi diperoleh, FL saat ini masif mengumpulkan Kartu Keluarga  dan KTP penerima bantuan PKH dì desa Muhajirin untuk mendukungnnya.

"Ada seoarang Caleg, datang di rumah minta KTP dan KK. Katanya  mau kasih bantuan  PKH,”ungkap Mohtar, Senin (20/11/2023).

Atas itulah,  Mohtar meminta pihak terkait supaya  memanggil yang bersangkutan.

Karena menurut dia   oknum  Caleg tersebut diduga kuat  menunggangi kepentingan-kepentingan politik melalui bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial Pulau Morotai, Alfatah Sibua, mengaku sebelumnya sudah memanggil bersangkutan, hanya saja F saat itu belum ditetapkan sebagai Caleg.

“Saya juga sudah dapat informasi ini. Namun kalau untuk program PKH itu langusung tanggungjawab koordinator daerah. Makanya lebih jelasnya tanyakan langsung ke mereka,”pintanya.

Baca juga: 4.913 Warga Morotai Terima Bansos, Janda Cerai Mati dan Menikah Juga Dapat

Dia pun meminta agar  para Caleg tidak semestinya membungkus bantuan baik dari daerah maupun pusat untuk kepentingan politiknya.

Terpisah , Koordinator Daerah (Korda) PKH Pulau Morotai, Sofyan Hayatun mengatakan, FL telah mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Caleg dari partai Gelora.

“Prinsipnya PKH sama dengan pendamping Desa, Kepala Desa, atau jabatan lain di institusi lain, sebab semua adalah tempat pengabdian kepada masyarakat. Jadi keputusannya undur diri sangat kami hargai,”katanya.

Kemudian,  FL saat dikonfirnasi Tribunternate.com melalui WhatsApp membantah tudingan tersebut.

"Saya tidak pernah kumpul KK dan KTP. Banyak warga merasa tidak terakomodir sebagai penerima Bansos. Padahal,  mereka memenuhi syarat. Kalau mau diusulkan harus foto KTP dan rumah. Warga  yang datang ke saya, minta bantu, bukan saya yang ,"ucapnya.

"Sudah 6 tahun saya urus masyarakat punya Bansos.  Sebelumnta , saya pernah usul beberapa warga  untuk dapat bantuan atau PKH  lewat  jalur mandiri. Alhamdulillah ada yang sudah keluar namanya. Menurut saya itu bentuk kepedulian dan tidak etis kalau dianggap politis, itu Sangat tidak benar,"tegasnya.(*)