Sejumlah Anggota DPRD Maluku Utara Menjerit Soal Realisasi Anggaran Pokok Pikiran Tahun 2023

TRIBUNETERNATE.COM, SOFIFI - Anggota DPRD Maluku Utara, Hi Jasmin Rainu mengeluhkan.

Sejumlah kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran (TA) 2023, yang belum terbayarkan.

Hal tersebut disampaikannya disela-sela Rapat Paripurna, yang dihadiri Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

"Jadi aspirasi/Pokir saya tahun ini, yang sudah selesai dikerjakan oleh kelompok masyarakat."

Baca juga: DPRD Dituding Jadi Biang Kerok Keterlambatan Penyusunan Dokumen RAPBD Maluku Utara 2024

"Tidak satupun terbayarkan dengan nilai Rp 150 juta dan Rp 200 juta, padahal SPM sudah 4 bulan di BPKAD, "keluhnya.

Menurutnya, dengan hal seperti itu akan menjadi beban bagi dirinya.

Karena semua dikerjakan oleh masyarakat yang pekerjaannya, sudah 100 persen.

"Biarkan saya sampaikan ini secara terbuka, agar semua bisa diketahui."

"Pokir-Pokir kami di tahun ini yang terakomodir oleh OPD, namun hasil pekerjaannya tak dibayar, "ujarnya.

Lanjutnya, keluhan ini juga sudah sampai ke telinga Sekprov dan Kepala Bappeda Maluku Utara.

Dan berbagai macam-macam jalur sudah tempuh, untuk berkomunikasi guna realisasi pembayaran.

"Jika begini, kontraktor atau masyarakat beranggapan kita (DPRD) pembohong, "jelasnya.

Baca juga: Sekprov Maluku Utara Tanggapi DPRD Soal Defisit 2,5 Triliun

Seraya menambahkan, padahal Pokir-pokir ini adalah hal yang sudah disampaikan Gubernur ke masyarakat tapi belum dipenuhi.

"Kami tak mau juga diakhir masa jabatan Gubernur, hal-hal kecil ini bisa menjadi beban."

"Padahal anggaran ini hanya sedikit saja. Bahkan semua ini tak ada kepentingan sedikit pun bagi kami, "pungkasnya. (*)