Pemkab Morotai
330 PPPK Tahun 2023 Morotai Belum Terima NIP
Sebanyak 330 PPPK tahun 2023 Pulau Morotai, Maluku Utara belum terima Nomor Induk Pegawai (NIP)
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kepala BKD Pulau Morotai, Musriyana Nabiu mengatakan.
Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 330 PPPK tahun 2023, menunggu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Karena dari BKN lihat dulu, daftar riwayat hidup mereka, yang sudah di input di akun masing-masing."
"Kira-kira ada yang kurang atau apa, baru BKD perbaiki, sampai 13 Februari 2024, "katanya, Senin (15/1/2024).
Baca juga: Berikut Syarat Ikut Seleksi CPNS dan PPPK Morotai Tahun 2024
Meski demikian, ada pelayanan dari pihaknya untuk meng-upload data ke BKN.
Untuk pengusulan NIP yang ditangani langsung, Pj Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali.
"BKD juga ada kaya layanan dari BKD ke BKN, untuk pengusulan NIP, ada adminnya."
"Itu nanti sekalian kita upload juga sama-sama, ada pengantar sudah ditandatangani Pak Bupati untuk pengusulan, "jelasnya.
Namun kata dia sejauh ini, dari pihak BKN belum membuka pengusulan NIP.
Yang sejauh ini sudah di upload, yakni baru daftar riwayat hidup oleh para PPPK.
Baca juga: Diminta Usulkan Kuota Tes CPNS dan PPPK Tahun 2024, Pemkab Morotai Masih Rangkum Data dari OPD
"Tapi sampai saat ini, belum dibuka untuk admin BKD pengusulan NIP."
"Tapi daftar riwayat hidup samua yang peserta sudah input, itu semua sudah masuk ke BKN."
"Jadi, kalau ada yang kurang, ya pasti BKN informasi untuk kita perbaiki, "pungkasnya. (*)
Pemkab Morotai Maluku Utara Diminta Tingkatkan Indeks Keamanan Informasi |
![]() |
---|
DBH Sumber Daya dari Pusat Rp 57 Miliar untuk Pemkab Morotai Diblokir |
![]() |
---|
Secara Nasional, Morotai Salah Satu Daerah dengan Inflasi Terendah |
![]() |
---|
Morotai Termasuk Daerah di Indonesia dengan Harga Kebutuhan Terkendali, Ini Strategi Pj Bupati |
![]() |
---|
Muhammad Umar Ali Pastikan Tol Laut Tetap Beroperasi di Morotai |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.