Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pulau Morotai

Pemkab Morotai Tunggak Pembayaran Tanaman Warga Tahun 2023 Capai Rp 4 Miliar

Pemkab Pulau Morotai, MalukumUtara tunggak utang pembayaran tanaman warga tahun 2023 yang mencapai Rp 4 Miliar

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Dok Humas Pemda Morotai
PROYEK: Foto udara Pulau Morotai. Di mana tahun 2023 kemarin, Pemkab Pulau Morotai menunggak pembayaran tanaman warga sebesar Rp 4 Miliar. 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kabag Pemerintahan Setda Pemkab Pulau Morotai, Darmin Djaguna mengaku utang lahan yang belum dilunasi tahun 2023 masih dikisaran Rp 4 miliar.

"Utang kita kurang lebih Rp 4 miliar, anggaran yang diplot untuk pembayaran lahan baru tahun 2024 ini juga hanya dikisaran Rp 3,5 miliar, "Jumat (9/2/2024).

"Sehingga khusus pembayaran lahan baru itu belum bisa diidentifikasi berapa nilainya, karena tergantung permintaan di masing-masing Dinas,"sambungnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah tidak mengabaikan sisa utang lahan-lahan itu.

Baca juga: Pemkab Morotai Janji Selesaikan Sengketa Pilkadses Usai Pemilu 2024

Sebab dengan keterbatasan anggaran, maka Pemerintah Daerah lebih fokus pembayaran lahan yang dianggap prioritas.

"Kita tetap berusaha menyelesaikan pembayaran, tapi dilihat yang prioritas."

"Misalnya, jalan rencana dibangun menuju Pelabuhan Feri, itu kan ada Kafe Beats."

"Nah, lahan itu masuk prioritas pembayaran, karena proyeknya harus segera jalan, "ujarnya.

Meski demikian, diakuinya, tunggakan pembayaran itu, kebanyakan tamanan warga.

Meski dijelaskannya tak terperinci namun untuk pelunasan lahan warga nominalnya tidak seberapa saja.

"Utang tersisa itu, kebanyakan hanya tanaman warga, kalau lahan nilainya tidak seberapa, "akuinya.

Adanya itu, maka tahun ini, Darmin mengaku, skema pembayaran lahan tahun 2024 akan diubah.

Baca juga: Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 di Morotai Dilakukan Dua Tahap

Yang mana jika lahan belum selesai dibayar, maka belum ada pekerjaan di lokasi tersebut.

"Jadi beli lahan langsung dibayar, bukan lagi seperti yang dulu. Misalnya ada prioritas pembangunan sekolah atau apa, harus diselesaikan dulu baru dibangun."

"Karena sekarang harus dibayar lunas dulu baru pekerjaannya jalan, "tandasnya mengakhiri. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved